Anies Bantah Rumor KJP dan KJS Dihentikan Kalau Menang

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, terkait isu yang masih beredar di masyarakat tentang program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat akan dihentikan, jika Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ganti.

Anies mengatakan, isu yang masih beredar di masyarakat itu tidak mencerminkan fakta. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, justru program KJP dan KJS akan diteruskan dan ditingkatkan manfaat dan penggunaannya.

"Program kita justru KJP plus (bukan dihentikan)," kata Anies, saat media visit di redaksi tvOne, Jalan Rawa Terate II, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin 13 Maret 2017.

Untuk meng-counter isu yang masif itu, Anies mengatakan, akan dilakukan oleh tim pemenangan dan relawan. Selain itu, mereka juga akan melakukan sosialiasi itu di setiap kesempatan kampanye.

"Nah counter-nya, dengan kami jelaskan dan sebisa mungkin kita di televisi. Hampir sekarang selalu kita gaungkan. Pesan ini dan pesan ini gampang kok (di-counter). Listrik padam enggak kalau gubernur baru? Air jalan enggak? Kelurahan tutup enggak? Enggak kan, semua jalan. Kenapa KJP berhenti. Ini logika sederhana, yang mau kita bangun di masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Anies mengatakan, saat ini dia banyak menemukan spanduk counter atas isu itu yang justru bukan dilakukan oleh tim pemenangan maupun relawan. Tetapi, malah warga yang membuatnya.

"Sosialisasi tentu masif, justru sekarang dikerjakan secara banyak yang mengerjakan dengan volunteer (sukarelawan), jadi bukan tim kita. Pada memasang spanduk," ucapnya.

Anies mengatakan, informasi yang diperoleh oleh pihaknya, isu tersebut sama saja kampanye dengan ancaman kepada warga. Bahkan tak sedikit, banyak suami istri berbeda pilihan, lantaran takut anaknya tidak mendapatkan KJP.

"Ancaman itu terasa, bahkan bapaknya coblos 3, ibunya enggak mau, karena takut anaknya enggak dapat KJP lagi. Ini yang sebenarnya kami merasa khawatir, bahwa kampanye penuh ancaman itu," ujarnya.

Anies pun menyampaikan kekhawatiran terkait kampanye yang berbau ancaman itu. Sebab, ancaman itu bisa dibalas dengan ancaman pula dari masyarakat, sehingga menyebabkan ketegangan.

"Tetapi, ketika yang muncul ancaman, terus yang di bawah itu menjawabnya dengan ancamannya pula. Itu yang menyebabkan ketegangan di masyarakat. Yang satu ngancam pake KJP dicabut, yang satu muncul lagi ancaman kalau meninggal enggak disalatin, itu kan reaksi. Dua-duanya kita enggak punya kontrol. Tetapi, muncul ancaman. Sebetulnya, enggak sehat kalau kampanye dengan ancaman. Karena itu, kami menghindari ancaman," ujarnya.

Selain itu, Anies mensinyalir ada kampanye personalisasi program, sehingga membuat persepsi seolah-olah program tersebut merupakan persoalan bukan institusi.

"Tetapi, yang menarik personalisasi program. Ini menurut saya kampanye dari tim mereka menjadikan ini personal. Tidak institusional. Karena itu, maka harus dipertahankan. Sementara, kita tahu program-program itu sifatnya institusional. Jadi, kita harus kampanye terus aja soal ini. Malah sebenarnya kalau mau berpikir lebih jauh, kita melihat ini membuat warga miskin itu seperti di eksploitasi. Kemiskinan dengan ketakutan-ketakutan seperti ini menurut kami enggak patut," ucapnya. (asp)