Pemprov DKI Belajar Kelola Daerah Khusus dari Yogyakarta
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengajak seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendatangi Keraton Yogyakarta.
Sumarsono bersama rombongan, langsung diterima oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Diawali makan malam, Sumarsono dan pejabat duduk di Bangsal Sri Manganti sambil menikmati tarian budaya Asmaradana dan tari Golek Menak. Tarian itu khusus untuk menyambut tamu dari keraton.
Usai acara, Sumarsono menjelaskan, kedatangannya bersama jajaran pejabat tersebut bertujuan belajar mengenai banyak hal dari pemerintah Yogyakarta. "Sekaligus kami ingin menimba ilmu di sini," kata Sumarsono, Sabtu 14 Januari 2017.
Sumarsono menuturkan, Daerah Istimewa (DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat berupa daerah otonomi khusus. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha menyerap ilmu sekaligus berwisata di daerah yang biasa disebut kota budaya tersebut.
"DKI sama dengan Yogyakarta, bagian dari daerah yang khusus, seperti Papua dan DIY. Karena pola pengelolaan daerah khusus memiliki undang-undang sendiri," ujarnya.
Soal daerah otonomi khusus, Sumarsono mendorong pemerintah pusat untuk merevisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara. Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah Jakarta kerap kali tak selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat.
Kondisi itu menyangkut pembangunan ekonomi atau pun administrasi pemerintahan. "Ke depan kami ingin ada aturan yang jelas, apa yang jadi urusan pemprov dan pemerintah pusat," ujarnya.
Selain soal pemerintahan, kata Sumarsono, ada beberapa hal yang banyak diserap dari pemerintah Yogyakarta soal pengelolaan pariwisata. Sumarsono mengatakan, antara Jakarta dan Yogyakarta memiliki daya tarik untuk mendatangkan turis asing yang akhirnya berdampak pada pendapatan daerah.
"Paket (wisata) Jakarta-Yogyakarta harus disambungkan dengan paket wisata budaya nusantara," katanya.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pembicaraan antara kedua daerah ini segera ditindaklanjuti. Menurut dia, kerja sama tersebut akan dibicarakan bersama jajarannya, tidak hanya menyangkut ekonomi, tapi bagaimana saling bertukar informasi soal proses demokrasi di wilayahnya masing- masing.
"Sekarang mestinya Jakarta kan aspek demokrasi juga penting. Tapi, nyatanya indeks demokrasinya kan di Yogya yang 2015-2016 (10 terbesar terbaik). Itu ada rumusan dari menkopolhukam," ujarnya.