Ahok Tertawa Kebutuhan Hidup Layak Lajang Jadi Dasar UMP

VIVA.co.id – Calon Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menertawakan hasil survei penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta tahun 2016. Survei itu didasarkan atas kebutuhan seseorang yang masih hidup melajang.

Hasil survei tersebut menjadi dasar kesepakatan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2017 antara unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah. Besaran UMP itu sebesar Rp3.355.750.

Menurut Ahok, jika didasarkan kepada kebutuhan hidup seorang lajang, besaran UMP DKI tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan setiap warga. Padahal warga Jakarta tidak hanya mereka yang lajang. 

Orang yang telah menikah, memiliki keturunan, hingga mereka yang memiliki banyak tanggungan, diberi upah dengan standar besaran UMP yang sama.

"Waktu saya ukur kehidupan seorang lajang, saya pikir lucu juga," ujar Ahok, berbicara kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, markas pemenangan Ahok-Djarot di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.

Meski demikian, Ahok mengatakan, melihat kondisi itu, Pemerintah Provinsi DKI yang bisa ia pimpin lagi jika dirinya terpilih menjadi Gubernur DKI dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017, tidak akan mengubah rumus penentuan UMP. 

Kebutuhan hidup seorang lajang tetap akan dijadikan dasar penentuan besaran UMP. Hal itu sendiri sudah menjadi komponen penghitungan UMP yang baku di Indonesia.

Ahok mengatakan, hal yang akan ditempuh pemerintah untuk menjembatani ketimpangan antara tingkat kebutuhan dan pendapatan adalah terus menjalankan mekanisme penjaminan sosial. Mekanisme, telah mulai dijalankan juga selama masa kepemimpinan Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.

Pemerintah hingga saat ini melakukan subsidi terhadap biaya sejumlah pelayanan umum yang terkait pemenuhan kebutuhan warga. Subsidi itu, antara lain subsidi tiket TransJakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi, subsidi perumahan (rumah susun) untuk warga yang tidak memiliki tempat tinggal, pelayanan kesehatan gratis kelas tiga untuk seluruh warga Jakarta, hingga subsidi biaya pendidikan (Kartu Jakarta Pintar) untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Ahok mengklaim dilaksanakannya mekanisme itu telah membantu warga memenuhi kebutuhan mereka. Meski UMP hanya berada di kisaran Rp3.000.000, tak ada warga yang menderita karena kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi.

"Sekarang enggak ada pegawai yang minjem duit ke bos waktu anaknya mau mulai sekolah. Karena siapa yang bisa bikin biaya hidup murah? Ya pemerintah," ujar Ahok.

(ren)