Dikritik Soal Penanganan Banjir, Ini Jawaban Ahok

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab kritik Partai Golongan Karya (Golkar) terkait sejumlah program yang dianggarkan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi DKI, namun dianggap tak kunjung menunjukkan hasil yang baik. Program itu, terutama berkaitan dengan tindakan penanggulangan bencana banjir.

Dalam pidatonya pada rapat paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di Gedung DPRD, Ahok mengatakan, bahwa program kegiatan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), penurapan, pelebaran dan pengerukan sepanjang Sungai Ciliwung sebenarnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersifat mendukung penyelesaian program ini.

"Sementara tentang progress pengadaan tanah untuk dijadikan waduk, situ, embung dapat dijelaskan bahwa saat ini secara akumulatif telah dilaksanakan pengadaan tanah di 105 lokasi yang ditujukan untuk ruang terbuka biru," kata Ahok di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.

Sedangkan terkait penanganan air pasang akibat ombak laut (rob), seperti pembuatan breakwater atau pemecah ombak, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melaksanakan pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A di lokasi Kamal, Pasar Ikan dan Kali Blencong, dan Kementerian PUPR di lokasi Muara Baru dan Kali Baru.

"Untuk rencana ke depan akan dibangun pompa dengan kapasitas besar di muara sungai, di antaranya di Kali Karang, Kali Angke, Marina (Ancol) dan Kali Sentiong Sunter," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P DKI 2017 mempertanyakan hal itu.

Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke BKT, misalnya, sebelumnya ditargetkan tuntas pada tahun 2014. Namun, karena masalah pembebasan lahan, pengerjaan program yang bertujuan mengurangi debit Kali Ciliwung yang kerap meluap itu masih belum kunjung selesai hingga kini.

"Fraksi Partai Golkar mencermati beberapa program yang bersifat rutin, namun secara nyata hasilnya belum dapat dirasakan," ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan.

Hal lain yang disoroti adalah banyaknya anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan waduk, situ, dan embung. Meski dianggarkan setiap tahun, nyatanya banjir masih merendam sejumlah kawasan di Jakarta. "Sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya oleh Dinas Tata Air DKI?" ujar Judistira.

Menurut dia, Fraksi Partai Golkar melihat material pengerjaan dinding turap telah ditempatkan di sejumlah kawasan bantaran yang telah disterilkan dari bangunan, seperti paku bumi. Namun, tak terlihat ada pengerjaan. "Sampai kapan program ini akan dilaksanakan?" ujarnya.

(mus)