HUT DKI ke-489, PKS Beberkan Pekerjaan Rumah Ibu Kota
- Humas PKS
VIVA.co.id – Ibu Kota Jakarta akan memasuki usia ke-489 pada Rabu, 22 Juni 2016 besok. Di hari jadinya itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta memandang pembangunan Jakarta harus memiliki konsep yang matang untuk jangka pendek, menengah dan panjang.
Pembangunan Jakarta bukan hanya dengan membangun dan menata keindahan secara fisik. Namun yang utama adalah membangun moral dan perilaku masyarakatnya.
"Yang paling utama adalah membangun masyarakat yang bermoral dan berakhlak," ujar Ketua Fraksi DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 21 Juni 2016.
Abdurrahman mengatakan, setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan dalam membangun Jakarta agar lebih baik lagi ke depannya. Pertama adalah pendidikan.
Menurutnya, dengan kemampuan APBD sebesar Rp67,1 triliun dan setiap tahunnya akan terus meningkat. Itu harus menjadi faktor yang kuat agar masyarakat DKI Jakarta menjadi masyarakat yang berpendidikan dan berwawasan.
"Diharapkan, nantinya masyarakat DKI Jakarta mudah dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dengan biaya murah," ujar terang pria yang juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini.
Kedua, lanjut dia, yaitu membesarkan nilai-nilai agama. Hal mendasar dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat adalah nilai-nilai agama. Nilai-nilai spiritual keagamaan harus ditumbuhkan di setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Pemprov DKI Jakarta harus memberikan ruang yang sangat luas dan luwes serta menerapkan regulasi yang jelas untuk kenyamanan masyarakat dalam mengekspresikan nilai-nilai agama yang diyakininya," terangnya.
Sementara yang ketiga, kata dia, adalah keteladanan pemimpin. Pemimpin harus memberikan teladan dalam berperilaku dan bertutur kata. Jangan mempertontonkan kepongahan dan kesombongan kekuasaan terhadap masyarakat karena apa yang dilakukan oleh pemimpin akan ditiru oleh masyarakat.
"Jika kepongahan dan kesombongan yang dicontohkan kemudian ditiru oleh masyarakat maka akan menimbulkan kegagalan dalam pembangunan Jakarta yang indah secara fisik tapi gagal dalam membangun perilaku masyarakat yang indah," ujarnya.
Sedangkan yang keempat adalah ekonomi. Ia mengatakan, APBD yang berasal dari pajak masyarakat harus digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya, terlebih kepada masyarakat menengah ke bawah. Kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha dan pembinaan usaha agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan.
"Terakhir yaitu budaya. Perlu adanya pengembangan budaya yang bernilai, seperti gotong royong dan budaya silaturahim," ungkapnya.