Ahok: Dinas Pertamanan Belum Beli Tanah karena Tak Ada Calo

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI masih belum menggunakan sedikitpun anggaran pembelian lahannya. Hingga bulan Juni 2016, tak ada satupun rencana pembelian yang direalisasikan.

Padahal, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugasnya menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memastikan ketersediaan lahan pemakaman di Jakarta, pembelian lahan adalah tugas penting Distamkam.

"Bulan Juni nih, belum bayar-bayar tanah. Aneh enggak?" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jumat, 10 Juni 2016.

Ahok memberi instruksi Distamkam dan SKPD lain tidak menggunakan jasa pihak ketiga semacam calo untuk melakukan pembelian. Distamkam, misalnya, harus melampirkan bukti transfer uang yang dikirim langsung ke rekening pihak pemilik lahan dalam laporan keuangannya.

"Saya kunci. (Pembayaran uang) enggak bisa lewat pihak kedua, ketiga. Mesti transfer uang ke (rekening) nama pemiliknya. Wah (Distamkam) bingung beli tanah sekarang. Enggak ada calo," ujar Ahok.

Sebelumnya, pembelian lahan selalu tak dilakukan langsung. Anggaran pembelian juga kerap ditinggikan. Hal itu karena disisipkannya komisi yang kemudian diambil oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Diinstruksikannya penggunaan metode transfer langsung ke rekening pemilik lahan membuat hal seperti itu sulit terjadi.

Maka dari itu, pembelian lahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 begitu minim terealisasi. "Kita ini kalau ada komisi, permainannya baru kencang," ujar Ahok.