Pengakuan Bupati Tangerang soal Penggusuran Lokalisasi Dadap

VIVA.co.id – Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih meminta klarifikasi pada Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar perihal sosialiasi penertiban Kampung Dadap, Tangerang yang mulanya untuk penertiban prostitusi dan penataan wilayah tersebut.

"Kami temukan dari hasil pertemuan di lapangan, warga peroleh info tentang penertiban, bahwa info tersebut diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) Tangerang, penertiban ditujukan untuk prostitusi bukan penataan Kampung dadap. Apakah betul demikian?" kata Ahmad di Kantor Ombudsman kepada Bupati Tangerang di kantornya, di Jakarta, Jumat 20 Mei 2016.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, dalam sosialisasi tersebut, Sekretaris Daerah (sekda) memberikan paparan Pemkab Tangerang akan melakukan penertiban lokalisasi dan penataan Kampung Dadap.

"Itu jelas dan kita ada videonya. Bisa lihat sendiri yang dipaparkan sekda," kata Zaki dalam pertemuan yang sama.

Terkait hal ini, warga Kampung Dadap, Waisul Kurnia membenarkan memang telah ada sosialisasi dari pemkab Tangerang. Tapi pada awalnya, undangan yang diberikan pada warga ditujukan untuk rapat sosialisasi dan koordinasi prostitusi Dadap.

"Kami antusias, karena kami dukung tiap langkah pemerintah berantas prostitusi. Keberadaan prostitusi tidak baik untuk generasi muda kami," kata Waisul menanggapi pernyataan Bupati Tangerang.

Ia menyatakan warga dengan swadaya dan sukarela ingin memberantas prostitusi. Persoalannya, ia mempertanyakan niat pemkab yang semula hanya ingin membongkar prostitusi tapi malah juga melebar ke penataan pemukiman warga.

"Kenapa kok kami yang ditata. Kenapa ngga ada pendekatan dulu ke masyarakat. Kita duduk bareng. Apakah masyarakat terima atau tidak. Itu yang kami ingin. Kalau ini, Bapak sediakan kami makanan, suka tidak suka harus dimakan," kata Waisul.

Saat sosialisasi, Waisul merasa warga Kampung Dadak seperti diintimidasi. Sebab mereka digeledah. Ia bahkan menyebut penggeledahan untuk sosialisasi tersebut sudah seperti standar protokoler kepresidenan.

"Kami ini anak bupati. Masa kami sebagai anak datang bawa senjata tajam," kata Waisul.