Ahok Usul Pelabuhan Tanjung Priok Dikelola Pemprov DKI

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok di kawasan Jakarta Utara, akan menjadi lebih baik bila dikembangkan menjadi bagian dari Port of Jakarta di masa depan.

Saat ini, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok masuk ke dalam kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Port of Jakarta akan dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di atas tiga pulau hasil reklamasi. "Kami berpikir, lebih mudah bagi kita (Pemprov DKI) membangun (pelabuhan laut) dari yang sudah ada," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin 25 April 2016.

Ahok mengatakan, hal itu juga lebih baik dibandingkan rencana pemerintah pusat membangun pelabuhan utama baru di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Pelabuhan Tanjung Priok, antara lain telah terintegrasi dengan jalur kereta api, yang menghubungkannya dengan kawasan-kawasan industri di wilayah Bekasi dan Karawang.

Dengan masuknya Pelabuhan Tanjung Priok ke kawasan yang sama dengan Port of Jakarta, maka DKI Jakarta memiliki suatu pelabuhan laut terpadu, yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri. 

Sehingga, selain berfungsi sebagai pelabuhan, Port of Jakarta juga menjadi pusat logistik dan pergudangan untuk mendukung kegiatan ekonomi di kawasan industri. "Kita juga mau kerja sama sama KBN (PT Kawasan Berikat Nusantara) untuk buat itu," ujar Ahok.

***

Kawasan pelabuhan laut Port of Jakarta, yang mencakup Pulau N, O, P, Q, dan sebagian Pulau M, nantinya akan dikembangkan oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI baru bernama PT KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). 

BUMD lain, seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo memiliki andil di BUMD itu. Perusahaan pengelola pelabuhan dari Belanda, Port of Rotterdam juga ditawari bergabung. "Port of Rotterdam kami ajak punya saham, sehingga kita punya jaringan dengan Belanda," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, Port of Rotterdam telah menyatakan komitmennya untuk memulai kajian pembangunan Port of Jakarta pada 2017. "Tahun 2017 sudah mulai ada pembicaraan secara bertahap," ujarnya.

Pembangunan Port of Jakarta akan dilakukan, bila permasalahan terkait regulasi reklamasi Pantai Utara Jakarta telah selesai. (asp)