Alasan DKI Operasikan Bus TransJakarta Lintas Wilayah

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang layanan bus TransJakarta ke luar daerah, dengan tetap menggunakan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) sebagai operator bus tersebut. Hal itu dilakukan lantaran PPD merugi dalam mengoperasikan layanan TransJabodetabek.

Sebelumnya, saat beroperasi secara mandiri, penumpang TransJabodetabek kerap memanfaatkan adanya celah kerja sama operasi TransJabodetabek dan TransJakarta. Penumpang memberhentikan TransJabodetabek di sembarang tempat, kemudian turun di halte TransJakarta. PPD menjadi tidak menerima pembayaran sebesar Rp9.000 hingga Rp10.000 yang seharusnya didapat dari penumpang.

"Orang enggak pengen bayar, akhirnya naik (misalnya) di lampu merah," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin, 25 April 2016.

Ahok mengatakan, dalam evaluasi layanan TransJabodetabek yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Perhubungan (induk BUMN PPD), akhirnya disepakati PPD menjadi salah satu operator TransJakarta. Layanan TransJabodetabek PPD dioperasikan di bawah manajemen PT. Transportasi Jakarta.

Operasional layanan TransJabodetabek PPD pun tidak lagi memperhitungkan kemungkinan untung rugi berdasarkan pembayaran tiket penumpang. Pemerintah Provinsi DKI memberi bayaran Public Service Obligation (PSO) kepada PPD untuk terus mengoperasikan busnya dengan menerapkan tarif Rp3.500.

"Kamu (PPD) enggak usah pikirin penumpang. Bikin aja supaya orang mau naik, bayarnya sama, Rp3.500 saja. Kalau segitu dia teriak kan, mana sanggup (dengan rute yang jauh)? Makanya kami beri PSO," ujar Ahok.

Seperti diketahui, TransJakarta mengoperasikan enam rute baru hari ini. Empat dari enam rute itu, yaitu Bekasi Mal Metropolitan (MM)- Bundaran HI, Bekasi MM - Tanjung Priok, Bekasi Timur - Grogol, dan Manggarai - UI Depok, merupakan rute lintas wilayah.

PPD menjadi operator layanan. Bertambahnya operator TransJakarta, yang layanannya kini tak hanya di dalam kota itu, dimungkinkan berkat adanya anggaran PSO sebesar Rp1,9 triliun. PSO itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016, yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI kepada TransJakarta.

(mus)