Walhi Nilai Penghentian Sementara Reklamasi Tindakan Politis

VIVA.co.id – Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan meminta, moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, tidak dijadikan hiburan buat nelayan. Dia tak ingin penghentian reklamasi hanya sekadar aksi politik.

"Moratorium ini jangan dijadikan penghibur belaka buat nelayan Teluk Jakarta karena ini hanya tindakan politik," kata Moestaqiem dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016.

Dia menginginkan, kebijakan penghentian proyek reklamasi dilanjutkan dengan tindakan hukum, jika ditemukan korporasi yang merusak lingkungan.

"Jika ada maka pemerintah harus menggugat perusahaan yang merusak lingkungan," ujarnya mendesak.

Kemudian terkait dengan penerbitan izin yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Moestaqiem beranggapan, izin itu mestinya keluar setelah ada peraturan daerah.

"Kemudian ada kajiannya, semua persyaratannya harus lengkap, Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) harus Amdal general. Jika izin ini tidak dicabut maka adalah perbuatan melawan hukum," ujarnya menegaskan.

Selain itu, dia juga meminta agar kerusakan lingkungan yang timbul dari proyek ini harus direstorasi atau dikembalikan.

"Ketika alamnya dirusak maka perusahaan yang merusak harus bertangggung jawab, maka pemerintah harus hadir karena merusak habitat nelayan yang ada di Teluk Jakarta.”

(mus)