Ratna Sarumpaet Tuntut Kerohiman Bagi Warga Luar Batang
- Fajar GM
VIVA.co.id – Aktivis Ratna Sarumpaet menganggap Pemerintah Provinsi DKI tetap perlu memberi ganti rugi kepada warga bekas penghuni kawasan permukiman Pasar Ikan yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI.
Melalui bendera Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), aktivis yang beberapa kali menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap berbagai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini, membawa puluhan warga bekas penghuni kawasan permukiman Pasar Ikan ke Gedung DPRD DKI.
Mereka mengadukan nasibnya yang berbeda, dengan warga bekas kawasan Pasar Ikan lain yang mendapat kompensasi tempat tinggal di rumah susun.
"HAMI akan memperjuangkan haknya (warga Pasar Ikan yang tidak ber-KTP DKI). Dalam undang-undang, ada dong, warga yang telah membayar pajak (Pajak Bumi dan Bangunan), bangunannya mesti diganti. Mesti ada kompensasi," ujar Ratna di lantai pimpinan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 18 April 2016.
Ratna diterima sejumlah anggota DPRD DKI, antara lain, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Ketua Komisi A (bidang pemerintahan) Petra Lumbuun, Sekretaris Komisi A Syarif, dan anggota Komisi A Inggard Joshua.
Ratna mengatakan, dari 569 keluarga, baru seratusan keluarga yang menerima kunci rumah susun. Dia menyebut berdasarkan datanya, ada 385 keluarga yang sama sekali tidak menerima kompensasi. Padahal, 385 keluarga itu telah tinggal secara turun temurun, meski bangunannya tidak memiliki sertifikat.
"Tetapi, mereka (warga yang bangunannya tidak bersertifikat) membayar pajak. Ini (penertiban tanpa ada kompensasi) semena-mena," ujar Ratna.
Ratna juga menyebut penertiban Pasar Ikan adalah tindakan semena-mena. Dia mengatakan, dalam penertiban kawasan Kampung Pulo, yang juga ia kawal setahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari. Sementara itu, penertiban Pasar Ikan dan Luar Batang terkesan mendadak, sehingga warga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan.
"Ini ada kejahatan. Kekuasaan (Pemerintah Provinsi DKI), melihat rakyat di sana itu sebagai apa?," ujar Ratna. (asp)