Ketua PBNU Setuju Ahok Gusur Pemukiman di Masjid Luar Batang

Ahok dan Ketua PBNU Yusron di Balai Kota Jakarta.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id

VIVA.co.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Nusron Wahid, mengatakan, rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menertibkan kawasan hunian liar di permukiman Luar Batang, Penjaringan, adalah cara terbaik untuk membuat kawasan permukiman yang terletak di wilayah Jakarta Utara itu menjadi lebih layak ditinggali.

 
Penertiban juga akan membuat makam keramat Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus yang ada di Masjid Luar Batang yang ada di tengah permukiman, menjadi lebih mudah dikunjungi para peziarah yang rutin melakukan pengajian setiap malam Jum'at atau pada hari-hari besar Islam.
 
"Setiap malam Jum'at, gue ke sana itu susah aksesnya," ujar Nusron di Balai Kota DKI, Rabu, 30 Maret 2016.
 
Nusron mengatakan, dengan ditertibkan, hunian liar di sekitar masjid akan hilang. Nusron berharap Ahok, sapaan akrab Basuki, kemudian membuat kawasan sekitar Masjid Luar Batang menjadi pusat ekonomi.
 
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan pernak-pernik Islam dengan semakin mempersempit akses jalan, diakomodir keberadaannya oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI dengan disediakan tempat khusus berdagang. Dengan begitu, para peziarah yang khusus datang ke Masjid Luar Batang untuk beribadah juga bisa khusuk berdo'a tanpa terganggu keberadaan PKL.
 
"Kalau sekarang, mau menaruh badan saja susah, apalagi menaruh kendaraan. Banyak orang jualan. Kalau perlu Pak Ahok tata PKL-nya, perluas tempat parkirnya," ujar Nusron.
 
Nusron mengunjungi Balai Kota DKI untuk meminta kejelasan dari Ahok terkait rencana penertiban yang akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Ia mengaku tidak rela jika Pemerintah Provinsi DKI turut menggusur makam. Keluarganya dari Kudus, selalu menziarahi makam itu setiap tahun.
 
"Saya tanya sama Pak Ahok. Beliau mengatakan pemerintah justru akan memperbaiki aksesnya (ke Masjid Luar Batang). Nah dalam rangka memperbaiki akses itu, ada tanah pemerintah yang memang perlu ditertibkan karena ditempati masyarakat," ujar Nusron. (one)