Begini Cara Ahok Pakai Smart City untuk Pecat Pejabat

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggunakan sistem teknologi informasi Jakarta Smart City untuk mengevaluasi kinerja setiap pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Melalui aplikasi telepon pintar Qlue, warga biasanya mengirimkan keluhan terkait lingkungan mereka. Seluruh keluhan yang dikirim akan tampil di peta digital raksasa yang ada di fasilitas Jakarta Smart City Lounge.

Proses penanganan terhadap keluhan itu akan dapat dengan mudah termonitor oleh petugas.

"Kalau keluar titik merah, berarti keluhan enggak direspons. Kalau kuning berarti sedang direspons. Sementara kalau hijau, berarti keluhan selesai direspons," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin, 14 Maret 2016.

Hal itu dikemukakan Ahok saat memberi sambutan dalam acara penerimaan laporan tentang penggunaan sistem Jakarta Smart City dari lembaga kajian Internasional Deloitte.

Setiap hari, kata Ahok, sistem Jakarta Smart City membuat pemeringkatan lurah, camat, atau kepala dinas yang paling cepat merespons dan menyelesaikan keluhan.

Hasil rekapitulasi dari pemeringkatan itu ia gunakan untuk menentukan nasib pejabat. Pejabat bisa dimutasi, dirotasi, hingga didemosi atau dicopot jabatannya. Sanksi demosi diberikan untuk pejabat yang benar-benar tidak memperbaiki kinerja meski kerap diberi teguran.

"Kalau sudah kami tegur dia (pejabat) biarin aja (keluhan warga), ya mohon maaf, saya berhentikan," ujar Ahok. (ase)