Mensos Harap Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi pada 2019

VIVA.co.id - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa berharap Indonesia bisa bebas lokalisasi prostitusi pada 2019. Target itu merupakan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Itu komitmen bersama pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kemensos (Kementerian Sosial), dengan Pemprov (pemerintah provinsi), Pemkot (pemerintah kota), yang diwakili Dinsos (Dinas Sosial) masing-masing," kata Khofifah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2016.

Untuk itu, Kemensos melakukan berbagai upaya. Guna menampung para eks Pekerja Seks Komersial (PSK), seperti PSK dari Kalijodo jika kawasan itu digusur, Kemensos telah menyiapkan tiga opsi.

Pilihan pertama adalah pelatihan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Pasar Rebo, Jakarta Timur. "Kami sudah sampaikan opsi jika ‎mereka mau vocasional training selama enam bulan," kata Khofifah.

Jika mereka tidak ingin melakukan pelatihan dan hanya ingin pulang ke daerah masing-masing, Kemensos tidak akan memaksa. Mereka juga akan tetap mendapatkan uang transportasi dan modal usaha.

"Atau mereka cukup dapatkan grant, misalnya produktif untuk lakukan usaha di daerah masing-masing," ujar Khofifah.

Opsi ketiga adalah bekerja di suatu perusahaan. Kemensos sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menampung banyak pekerja.

"Salah satu daerah di Boyolali, Jawa Tengah, ada perusahaan yang sudah siap menampung sampai 2.000 (orang)," kata Khofifah.