Ahok Minta E-Gate Kawasan Industri Pulogadung Dibatalkan

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan tidak setuju dengan pemberlakuan akses jalan berbayar yang mulai diberlakukan oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, mulai Selasa, 22 Desember 2015.

"Seharusnya siapapun mau akses (Kawasan Industri Pulogadung) boleh. Kalau jadi dicharge gitu ya enggak lucu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 4 Januari 2015.

Ahok mengatakan PT JIEP sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI pengelola KIP, sempat memintanya meresmikan pemberlakuan akses berbayar itu hari ini. Namun, ia menolaknya.

Ahok mengatakan, DKI telah memanggil JIEP terkait pemberlakuan aturan. Pemberlakuan akses berbayar seharusnya dibatalkan.

Kebijakan itu dinilai merugikan warga. Warga juga telah menyuarakan protesnya dengan memblokir salah satu jalan akses ke kawasan itu.

Meski demikian, Ahok mengatakan keputusan akhir pencabutan kebijakan tetap sepenuhnya ada pada pihak JIEP. Status kepemilikan saham DKI yang tidak mayoritas membuat DKI tidak bisa sepenuhnya mempengaruhi keputusan yang dibuat.

"Harusnya kebijakan dicabut kalau memang enggak menguntungkan. Tapi, itu (pemberlakuan kebijakan) tetap haknya dia. Saham kita di mereka hanya 50 persen," ujar Ahok. (one)