Dirut PLN Ungkap Masalah Listrik Jakarta
Senin, 7 Desember 2015 - 15:03 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Usai hujan lebat yang melanda Jakarta dan sekitarnya, Minggu 6 Desember 2015, sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik yang cukup lama. Menyikapi itu, Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basyir, mengatakan pemadaman itu karena beberapa infrastruktur listrik di Jakarta tidak terawat.
"Beberapa waktu lalu kami sudah lapor ke Menteri ESDM, Menteri BUMN, bahwa ada infrastruktur yang perlu diperbaiki. Di mana kejadian ini sudah lama, 6-7 tahun lalu harus ada perbaikan, ada overload gardu induk di Jabodetabek," kata Sofyan di Istana Negara, Senin 7 Desember 2015.
Kesulitan ini karena banyak kendala yang dihadapi untuk meng-upgrade infrastruktur tersebut. Untuk itu, kementerian melakukan pembahasan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Ahok diminta memberi perhatian khusus agar jalur-jalur kabel PLN, gardu-gardu PLN, bisa dipermudah. Terutama masalah lahan, yang menurutnya menjadi kesulitan selama ini.
"Karena kesulitan dalam rangka pembebasan lahan maupun menarik kabel transmisi di atas perumahan di Jakarta. Kabel bawah tanah juga enggak mudah," ujarnya.
Kalau itu bisa diperbaiki, dia meyakinkan tidak akan ada lagi mati lampu di Jakarta apalagi dalam kurun waktu yang cukup lama.
"Karena kalau ditinggalkan begini terus, tidak diperbaiki karena hambatan-hambatan tadi, ini justru akan memperparah," katanya.
Dia menjelaskan, seperti untuk tegangan 500 ribu kilo volt, untuk keliling Jakarta. Ada beberapa gardu induk yang harus dibangun.
"Contohnya 61 gardu induk baru yang selama ini terlambat pembangunannya, yaitu ada di Kebayoran, Pluit, Pondok Indah, mungkin ada di tengah-tengah perumahan harus kami bangun, tapi kami harus beli lahannya," jelasnya.
Selain itu, dibutuhkan juga gardu induk yang besar. Di mana satu gardu itu dibutuhkan kira-kira 4-6 lokasi. Satu lokasi kira-kira 10-20 hektar lahan, di pinggiran kota. Menurutnya, itu menjadi persoalan saat ini.
"Kami berharap masyarakat memberikan lahannya, atau izin atasnya dilewati kabel transmisi tidak masalah, ini akan kita lakukan di awal tahun depan (2016)," katanya.
Apalagi, pendanaan sudah ada, dan izin dari pihak Pemprov DKI melalui Gubernur Ahok, sudah diberikan juga. (one)
Baca Juga :
"Beberapa waktu lalu kami sudah lapor ke Menteri ESDM, Menteri BUMN, bahwa ada infrastruktur yang perlu diperbaiki. Di mana kejadian ini sudah lama, 6-7 tahun lalu harus ada perbaikan, ada overload gardu induk di Jabodetabek," kata Sofyan di Istana Negara, Senin 7 Desember 2015.
Kesulitan ini karena banyak kendala yang dihadapi untuk meng-upgrade infrastruktur tersebut. Untuk itu, kementerian melakukan pembahasan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Ahok diminta memberi perhatian khusus agar jalur-jalur kabel PLN, gardu-gardu PLN, bisa dipermudah. Terutama masalah lahan, yang menurutnya menjadi kesulitan selama ini.
"Karena kesulitan dalam rangka pembebasan lahan maupun menarik kabel transmisi di atas perumahan di Jakarta. Kabel bawah tanah juga enggak mudah," ujarnya.
Kalau itu bisa diperbaiki, dia meyakinkan tidak akan ada lagi mati lampu di Jakarta apalagi dalam kurun waktu yang cukup lama.
"Karena kalau ditinggalkan begini terus, tidak diperbaiki karena hambatan-hambatan tadi, ini justru akan memperparah," katanya.
Dia menjelaskan, seperti untuk tegangan 500 ribu kilo volt, untuk keliling Jakarta. Ada beberapa gardu induk yang harus dibangun.
"Contohnya 61 gardu induk baru yang selama ini terlambat pembangunannya, yaitu ada di Kebayoran, Pluit, Pondok Indah, mungkin ada di tengah-tengah perumahan harus kami bangun, tapi kami harus beli lahannya," jelasnya.
Selain itu, dibutuhkan juga gardu induk yang besar. Di mana satu gardu itu dibutuhkan kira-kira 4-6 lokasi. Satu lokasi kira-kira 10-20 hektar lahan, di pinggiran kota. Menurutnya, itu menjadi persoalan saat ini.
"Kami berharap masyarakat memberikan lahannya, atau izin atasnya dilewati kabel transmisi tidak masalah, ini akan kita lakukan di awal tahun depan (2016)," katanya.
Apalagi, pendanaan sudah ada, dan izin dari pihak Pemprov DKI melalui Gubernur Ahok, sudah diberikan juga. (one)