Dua Pekan Sisir Anggaran, DKI Klaim Efisiensi Rp1,4 Triliun
Senin, 30 November 2015 - 20:24 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menuntaskan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Anggaran senilai Rp66 triliun lebih selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dikaji oleh Badan Anggaran (Banggar).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, mengatakan, dari penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur selama kurang lebih dua minggu, diperoleh efisiensi sekitar Rp1,4 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur.
"Efisiensi Rp1,4 triliun dialihkan ke belanja prioritas. Pembangunan rusun, pembelian lahan, kesehatan dan pendidikan," ujar Tuty di Balaikota, Senin 30 November 2015.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sengaja mengosongkan agenda demi menyisir anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diketahui, cukup banyak SKPD yang mengajukan anggaran melebihi kebutuhan alias mark up.
Menurut Tuty, penyisiran dilakukan untuk penajaman sasaran pada kegiatan yang bermanfaat. Sekarang, semuanya tergantung kepada DPRD hingga dilakukannya Nota Kesepahaman Anggaran (MoU). Diharapkan pagu anggaran dapat ditentukan sebelum tahun 2016.
"Kami harap Banggar bisa bahas semaksimal mungkin, dipercepat. Berharap secepat mungkin. Mudah-mudahan semangatnya kan sama," ujarnya.
Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat, resmi menyerahkan Draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Badan Anggaran DPRD DKI, Senin 30 November 2015. KUA-PPAS juga telah ditandatangani oleh Ahok. (one)
Baca Juga :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, mengatakan, dari penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur selama kurang lebih dua minggu, diperoleh efisiensi sekitar Rp1,4 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur.
"Efisiensi Rp1,4 triliun dialihkan ke belanja prioritas. Pembangunan rusun, pembelian lahan, kesehatan dan pendidikan," ujar Tuty di Balaikota, Senin 30 November 2015.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sengaja mengosongkan agenda demi menyisir anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diketahui, cukup banyak SKPD yang mengajukan anggaran melebihi kebutuhan alias mark up.
Menurut Tuty, penyisiran dilakukan untuk penajaman sasaran pada kegiatan yang bermanfaat. Sekarang, semuanya tergantung kepada DPRD hingga dilakukannya Nota Kesepahaman Anggaran (MoU). Diharapkan pagu anggaran dapat ditentukan sebelum tahun 2016.
"Kami harap Banggar bisa bahas semaksimal mungkin, dipercepat. Berharap secepat mungkin. Mudah-mudahan semangatnya kan sama," ujarnya.
Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat, resmi menyerahkan Draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Badan Anggaran DPRD DKI, Senin 30 November 2015. KUA-PPAS juga telah ditandatangani oleh Ahok. (one)