Dua Pekan Sisir Anggaran, DKI Klaim Efisiensi Rp1,4 Triliun

Senin, 30 November 2015 - 20:24 WIB
Oleh :
Para pejabat DKI tidak tahan dengan tekanan Ahok.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menuntaskan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Anggaran senilai Rp66 triliun lebih selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dikaji oleh Badan Anggaran (Banggar).


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tuty Kusumawati, mengatakan, dari penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur selama kurang lebih dua minggu, diperoleh efisiensi sekitar Rp1,4 triliun. Nantinya anggaran tersebut akan dialihkan kepada pembangunan infrastruktur.


"Efisiensi Rp1,4 triliun dialihkan ke belanja prioritas. Pembangunan rusun, pembelian lahan, kesehatan dan pendidikan," ujar Tuty di Balaikota, Senin 30 November 2015.
Baca Juga :
Alasan Lelang Proyek Anak Buah Ahok Selalu Gagal
Ahok Tuduh Ada Anak Buahnya Sengaja Gagalkan Pemerintahan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sengaja mengosongkan agenda demi menyisir anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diketahui, cukup banyak SKPD yang mengajukan anggaran melebihi kebutuhan alias mark up.

Menurut Tuty, penyisiran dilakukan untuk penajaman sasaran pada kegiatan yang bermanfaat. Sekarang, semuanya tergantung kepada DPRD hingga dilakukannya Nota Kesepahaman Anggaran (MoU). Diharapkan pagu anggaran dapat ditentukan sebelum tahun 2016.


"Kami harap Banggar bisa bahas semaksimal mungkin, dipercepat. Berharap secepat mungkin. Mudah-mudahan semangatnya kan sama," ujarnya.


Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat, resmi menyerahkan Draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Badan Anggaran DPRD DKI, Senin 30 November 2015. KUA-PPAS juga telah ditandatangani oleh Ahok. (one)

   


Baca Juga :
Ahok Gugat Aturan Cuti, Gerindra: Ahok Inkonsisten
Pemprov DKI Timbun Dana Kesejahteraan Rakyat Rp13 Triliun
Ahok Ditantang Naikkan Dana Bagi Hasil Pajak