Ahok Pecat Empat Kepala Dinas DKI Hari Ini
Jumat, 27 November 2015 - 09:20 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI mempersiapkan nama-nama pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang akan dipecat atau didemosi (dicopot) dari jabatannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Kepala BKD DKI Agus Suradika mengatakan, berdasarkan rapat evaluasi anggaran yang dilakukan Ahok, sapaan akrab Basuki bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama lebih dari sepekan, Ahok telah menyodorkan sejumlah nama pejabat eselon II, III, dan IV kepada BKD untuk diproses administrasi penghilangan jabatannya.
"Ada (Kepala) Dinas (yang akan dicopot), paling banyak empat orang," kata Agus di Balai Kota DKI, Jumat, 27 November 2015.
Agus tak membeberkan nama pejabat dinas yang akan dicopot. Ia hanya memastikan perombakan akan dilakukan hari ini. Pejabat yang dirombak mencakup eselon II, III, dan IV.
Hingga tadi malam, Agus mengatakan, nama-nama pejabat yang akan dirombak masih belum final. Ia terus berkomunikasi dengan Ahok untuk mempersiapkan Surat Keputusan (SK) penggantian dan pelantikan. Ahok direncanakan menandatangani SK tersebut pagi ini.
Baca Juga :
Seperti diketahui, Ahok direncanakan kembali melakukan perombakan pejabat hari ini. Pada Selasa 24 November, Ahok mengatakan perombakan akan dilakukan berdasar temuan indikasi penggelembungan anggaran pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2016.
"Mungkin Jumat akan ada lagi pemecatan kepala dinas," ujar Ahok.
Ahok, sudah lebih dari satu minggu tidak memiliki agenda kerja tertulis. Ahok secara marathon membahas ulang seluruh ajuan anggaran SKPD yang sebelumnya telah rampung disusun di dokumen KUAPPAS.
KUAPPAS adalah panduan penyusunan Rancangan APBD. Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD sebelumnya menargetkan rencana penandatanganan nota kesepahaman KUAPPAS pada Senin 23 November.
Hal tersebut berkaitan dengan target pengesahan APBD selambat-lambatnya pada 30 November.
Ahok sengaja tidak menepati target penandatanganan nota kesepahaman KUAPPAS karena mengetahui hasil pembahasan usulan anggaran SKPD dengan Badan Anggaran DPRD tidak seketika dimasukkan ke sistem penganggaran elektronik e-budgeting. Hal itu menimbulkan kekhawatiran anggaran akan kembali disusupi siluman seperti halnya terjadi pada APBD DKI 2014, dan APBD DKI 2015 yang batal digunakan.
Selama lebih dari satu minggu membahas ulang anggaran, Ahok menemukan berbagai dinas yang patut dicurigai menggelembungkan anggaran.