Ahok: Pansus BPK Cuma Ajang Balas Dendam Politik

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama protes terhadap panitia khusus (pansus) DPRD DKI. Dia kesal terkait hasil audit BPK yang menurutnya terlalu menitikberatkan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, pansus yang diketuai Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana itu seharusnya menyelidiki pembelian antara lain perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS), scanner, hingga printer 3 dimensi yang menggunakan APBDP DKI 2014 dan terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD.

"Makanya, aku bilang, DPRD kadang-kadang kasihan juga. Aku ajarin deh, (pembelian) UPS, scanner itu yang mesti dipansusin bos!," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 29 Oktober 2015.

Baca juga:

Ahok mengatakan, pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras untuk membangun RSUD khusus penyakit kanker telah tercantum di dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), yang nota kesepahamannya ditandatangani Ketua DPRD DKI periode 2009 - 2014 Ferrial Sofyan.

Sementara pembelian UPS dan berbagai perangkat lain di anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan sama sekali tidak direncanakan di KUAPPAS namun muncul di APBD Perubahan.

Maka dari itu, Pansus LHP BPK tidak lebih dari sekadar Pansus yang memiliki motif balas dendam politik. Ahok mengatakan Pansus itu seolah-olah serangan balik dewan setelah ia, di awal tahun 2015, membongkar keberadaan korupsi dalam APBDP DKI 2014 yang membuat dua bekas anggota DPRD DKI, yaitu Abraham Lunggana dan Fahmi Zulfikar Hasibuan diduga terlibat.

"Buat saya, DPRD mah lucu saja, itu mah namanya Pansus politik," ujar Ahok.

Sebagai informasi, Pansus LHP BPK yang telah merampungkan hasil penyelidikannya, telah menyerahkan hasil pansus ke kantor BPK DKI pada Rabu, 28 Oktober 2015.

Selanjutnya, Pansus berencana untuk menyerahkan laporan serupa kepada KPK dan Bareskrim Mabes Polri.

"Karena rekomendasi dari pansus sudah disetujui paripurna, sehingga, aparat penegak hukum akan mengusut tuntas secara pro aktif. Makanya dalam waktu dekat kita akan ke KPK, Bareskrim dan Kejakgung. Kalau tidak pekan ini atau pekan depan kita serahkan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Kantor BPK DKI, Rabu, 28 Oktober 2015.