Ahok Akan Gusur Rumah Warga di Sekitar Masjid

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin membongkar rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Jakarta, terutama yang terletak di sekitar masjid. Pembongkaran ini untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

"Istilahnya, kita minta warga mewakafkan tanahnya padahal tanahnya kami beli," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 12 Oktober 2015.

Ahok beranggapan, kawasan di sekitar masjid merupakan kawasan yang tepat untuk mendirikan RPTRA. Anak-anak yang bermain di taman terpadu itu bisa selalu terawasi oleh pengurus atau jemaah masjid.

Karena lokasinya yang berada di sekitar masjid, permainan yang dilakukan anak-anak dijamin tidak akan menyimpang. RPTRA, kata dia, tidak akan digunakan sebagai tempat merokok seperti halnya temuan kegiatan yang seharusnya tak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur itu di RPTRA Cideng beberapa waktu yang lalu.

"Untuk yang Muslim, anak-anaknya nanti malah bisa diajak ikut pengajian," kata Ahok.

Pembangunan RPTRA merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI di tahun 2015. Pembangunan taman terpadu yang ditargetkan bisa didirikan di setiap wilayah kecamatan di Jakarta itu dilakukan untuk menyediakan tempat berkumpul bagi warga.

Selain itu, keberadaan taman terpadu juga menyediakan ruang publik terbuka di tengah-tengah pemukiman.

Hingga saat ini, sudah ada 6 RPTRA yang terbangun di seluruh Jakarta. RPTRA-RPTRA itu terletak di wilayah Cideng, Cililitan, Pulogadung, Kepulauan Seribu, Gandaria Selatan, dan Kembangan Utara.

Pada Sabtu, 10 Oktober 2015, bersama 5 duta besar negara sahabat, Ahok meresmikan penggunaan RPTRA di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Dalam waktu dekat, Ahok direncanakan meresmikan penggunaan taman terpadu serupa yang terletak di Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat.

Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun 54 RPTRA lagi pada tahun ini. Sementara pada tahun mendatang, 150 RPTRA direncanakan terbangun di seluruh Jakarta.

Pembangunan RPTRA pada tahun ini sepenuhnya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta kepada DKI. Pada tahun mendatang, sebagai antisipasi jika kondisi perekonomian memburuk, Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan sendiri anggaran pembangunan RPTRA sebagai alternatif jika perusahaan swasta mengurangi anggaran CSR-nya untuk disalurkan membantu program pemerintah.