Ahok Merasa Dipermainkan Mendagri

VIVA.co.id - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 'dipingpong' oleh Kementerian Dalam Negeri saat mengurus pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Tahun 2015.

"Dirjen Keuangan Daerah bilang kami belum masukin surat, padahal kami udah. Kemudian bilangnya enggak boleh masukin surat ke sana, mesti ke sini, dipingpong lagi," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai membuka Kongres Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 3 Oktober 2015.

Padahal, kata Ahok, APBD-P adalah jawaban DKI atas pertanyaan Kemendagri terhadap rendahnya serapan APBD DKI Tahun 2015.

Ahok mengatakan APBD yang disusun pada tahun 2014 masih banyak disusupi oleh anggaran 'siluman'.

Maka dari itu, ia sengaja tidak mengabulkan pengajuan pencairan beberapa anggaran yang harga satuannya dinilai tidak masuk akal. Seperti anggaran pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pancoran yang diajukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda DKI yang nilainya Rp48 miliar.

Namun, pada saat hendak mengurus pengesahan APBD-P yang rinciannya telah bersih dari anggaran yang digelembungkan, Ahok menilai pihaknya justru dipersulit.

Ia kemudian mempertanyakan latar belakang beberapa lembaga pemerintah pusat yang menurutnya kerap kali memperlakukan Jakarta berbeda dengan daerah lain.

"Makanya APBD-P cepat dong diproses. Yang mana kurangnya? Kami lihat, kami kasih. Kalau mau berdebat, coba bandingkan sama cara Mendagri memproses APBD daerah lain. Sama enggak standarnya?," kata Ahok.

Pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014, Ahok mengatakan standar yang diterapkan juga begitu tinggi. Sehingga hal-hal yang tidak dipermasalahkan di daerah lain, malah dipermasalahkan di Jakarta dan menjadi temuan.

"Sama kayak BPK, kalau Anda mau nyerang DKI, saya cuma minta, tanyakan, sama enggak perlakuan Anda ke DKI dengan perlakuan Anda ke daerah lain?" ujar Ahok.

Sebelumnya, pada Jumat, 2 Oktober 2015, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengungkap bahwa DKI adalah provinsi dengan tingkat serapan anggaran terendah dibanding seluruh provinsi di Indonesia.

Hingga bulan Oktober 2015, serapan anggaran DKI baru 19,39 persen, lebih buruk dari provinsi Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,79 persen), dan Papua Barat (28,86 persen). (ase)