Agar Tak Bingung, DKI Serahkan Lelang LRT ke Pusat

Ilustrasi kereta di jalur layang
Sumber :
  • www.hssgroup.com

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan kewenangan pelelangan untuk menentukan operator proyek moda transportasi kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) DKI kepada pemerintah pusat.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan hal itu dilakukan untuk menyederhanakan proses penentuan operator. Dengan pelelangan yang dilakukan hanya satu pihak, maka perusahaan manapun yang memenangkan hak untuk menjadi operator LRT dapat mengoperasikan rolling stock (gerbong)-nya di semua koridor LRT yang dibangun pemerintah, baik pusat, maupun DKI, tanpa dibingungkan dengan penerapan peraturan pengoperasian yang berbeda di koridor yang dibangun kedua pemerintahan.

"Ini biar operator-operatornya bisa saling masuk, ke jalur LRT yang dibangun kita, dan Adhi Karya (perusahaan kontraktor pembangunan LRT pusat)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat 11 September 2015.

Ahok mencontohkan, bila lelang operator dilakukan masing-masing pemerintahan, operator LRT Jakarta, misalnya akan kebingungan saat gerbongnya hendak masuk ke jalur yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor, yang tengah dibangun pusat.


Kebingungan tersebut, bisa disebabkan penentuan jumlah pembayaran rupiah per kilometer yang berbeda yang diterapkan di kedua jalur yang dibangun. Untuk menghindari kerumitan seperti itu, pelelangan sebaiknya dilakukan satu pihak, yaitu Kementerian Perhubungan. "Itu yang mau kita sampaikan ke Menteri Perhubungan," ujar Ahok.

Ahok tetap mengatakan, sementara untuk konstruksi infrastruktur, DKI akan menunjuk PT Jakarta Propertindo. Namun, berbeda dengan pemerintah pusat yang bisa menunjuk langsung PT Adhi Karya Tbk, untuk bisa menjadi kontraktror dengan berdasar Keputusan Presiden. Jakpro, meskipun merupakan salah satu BUMD milik DKI, tetap diwajibkan mengikuti mekanisme lelang kontraktor sebelum memiliki hak pembangunan.

Hal itu yang menyebabkan pencanangan batu pertama proyek LRT pusat dan Jakarta tidak bisa dilakukan secara bersamaan. "Jadi kalau Jakpro, nanti, Januari 2016 baru groundbreaking," ujar Ahok.

(asp)