Nara: Ahok Tak Bisa Bubarkan IPDN dan Rekrut TNI Jadi PNS

Rabu, 9 September 2015 - 12:20 WIB

Oleh :

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mayor Jenderal (Purn) H. Nachrowi Ramli

Sumber :

VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id

- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengatakan, tidak sependapat dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menginginkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan.

"Saya tidak setuju, karena IPDN itu kawah candradimuka bagi Pamong Praja. Kalau ada kekurangan ya kan bisa ditingkatkan sistem pendidikannya, atau rekrutmen SDM-nya bukan rumahnya yang dibakar," kata Nachrowi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu 9 September 2015.

Menurut Nachrowi, IPDN sebagai lembaga pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat baik. Karenanya IPDN penting untuk bisa menciptakan SDM yang handal di bidang pemerintahan.

IPDN Terancam Dibubarkan, Sang Rektor 'Sentil' Ahok

"Kalau negara ingin maju, ingin SDM yang bertanggung jawab itu bisa disiapkan melalui IPDN. Makanya perlu pendidikan pemimpin yang memiliki outlook visioner . Ahok tak melihat itu," katanya.

Sementara itu terkait wacana menarik anggota TNI dan Polri untuk menjadi PNS, Nachrowi menegaskan, tidak setuju. Alasannya, anggota TNI dan Polri jumlahnya tidak terlalu banyak, karenanya tak boleh digembosi untuk menjadi PNS.

"Bisa saja dari TNI, tapi kan itu bukan bidangnya. Tidak cukup TNI-Polri itu, kan mereka harus efisien. Kalau diserap jadi PNS siapa yang akan mempertahankan negara," ujar Nachrowi.

Sebelumnya, Ahok mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membubarkan IPDN. Alasannya, ia tidak melihat manfaat yang bisa diberikan para alumni dari lembaga yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu setelah masuk ke lembaga pemerintahan.

Bahkan menurutnya, alumni IPDN biasanya lebih senang berkumpul dengan aparat pemerintahan yang sama-sama merupakan alumni dari sekolah yang terletak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat itu, ketimbang dengan aparat pemerintah yang berbeda latar belakang.