Ahok: Uang Parkir Triliunan Rupiah Milik DKI Digasak Preman
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memprediksi bakal banyak penolakan dari para preman atas rencana Pemerintah Provinsi DKI membenahi manajemen pengelolaan parkir di Jakarta. Pembenahan itu berupa memasang alat Terminal Parkir Elektronik (TPE).
Dengan memasang TPE, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan DKI menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemungutan retribusi parkir yang saat ini sudah mencapai Rp1,74 triliun.
Perkiraan potensi PAD DKI dari pemungutan retribusi parkir di seluruh Jakarta adalah Rp1,8 triliun. Sementara, data dari UP Perparkiran Dishubtrans DKI menunjukkan PAD DKI dari pemungutan retribusi parkir saat ini hanyalah Rp26 miliar.
"Yang (kebocoran) triliunan rupiah itu jatahnya oknum-oknum ormas, preman, sama oknum aparat di lapangan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 10 Agustus 2015.
Saat jatah tersebut diambil oleh Pemprov DKI untuk dijadikan sebagai pemasukan resmi kepada kas daerah, Ahok mengatakan benturan pasti tak dapat dielakkan. Para preman dan oknum aparat tak rela penghasilan mereka selama ini dibajak oleh pemerintah.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI tak gentar. Dengan menyebut sebagai 'Kepala Preman' tertinggi di Jakarta, ia memastikan rencana penerapan perangkat TPE seperti yang telah dilakukan di Jalan Sabang dan kawasan Kelapa Gading akan segera diperluas ke wilayah-wilayah parkir lainnya, termasuk kawasan parkir Pasar Gembrong yang menjadi lokasi tawuran antara 2 ormas yang berebut lahan parkir, yaitu FBR dan Pemuda Pancasila, pada Sabtu, 8 Agustus 2015.
Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI tengah memfinalisasi proses lelang terhadap 400 perangkat TPE. Dengan jaminan yang telah didapatnya baik dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang ia temui beberapa waktu yang lalu, pemasangan perangkat TPE yang merupakan upaya untuk memberantas pungutan parkir liar akan segera terlaksana dengan dilindungi oleh 2 institusi penegak hukum di wilayah DKI.
"Kita mesti lawan (preman, oknum aparat, dan oknum ormas) walaupun pasti ada benturan," kata Ahok. (ren)