Ahok Heran Diserang Bertubi-tubi oleh DPRD dan BPK

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkapkan kasus perseteruannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu sebenarnya tak jauh berbeda dengan konflik antara dia dengan DPRD DKI pada awal 2015.

Atas kedua kasus itu, Ahok tampak percaya diri melakukan perlawanan serta mengeluarkan pernyataan-pernyataan pedas terhadap kedua institusi.

Ahok mengandalkan keberadaan 2 dokumen nota kesepahaman (MoU) persetujuan rincian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang menjadi dasar bagi perumusan rincian APBD. Dalam kedua kasus, perseteruan Ahok dengan BPK dan DPRD, rincian dalam APBD DKI adalah pangkal permasalahan.

Dalam kasus korupsi pengadaan perangkat UPS untuk disimpan di sekolah-sekolah yang menggunakan APBDP DKI 2014, misalnya. Ahok mengatakan ia begitu yakin bahwa oknum DPRD adalah pihak yang bertanggunggjawab karena dalam MoU KUAPPAS penyusunan APBDP 2014, yang ditandatangani Ketua DPRD pada waktu itu, Ferrial Sofyan, tidak ada poin yang menyatakan bahwa bidang pendidikan, adalah bidang pembangunan prioritas DKI di pertengahan tahun 2014.

"Di situ (MoU) disebutkan, apa yang menjadi prioritas DKI sampai harus membuat APBD Perubahan itu adalah soal lingkungan dan transportasi. Saya enggak mau naikin harga tiket TransJakarta makanya kita kasih PSO (Public Service Obligation) lagi ke PT. Transportasi Jakarta," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 31 Juli 2015.

Sementara dalam kasus perseteruannya dengan BPK, Ahok mengatakan, ia lagi-lagi mengandalkan dokumen MoU KUAPPAS yang juga ditandatangani oleh mantan Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan di tahun 2013.

Rincian KUAPPAS yang menjadi dasar perumusan APBD 2014, secara jelas menyebutkan bidang kesehatan adalah program prioritas DKI di tahun 2014.

DKI ingin membeli sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras karena hendak membangun sebuah rumah sakit kanker dan jantung. Keberadaan rumah sakit khusus seperti itu dinilai mendesak karena RSCM yang menjadi salah satu rujukan utama penanganan penyakit itu oleh pasien dari seluruh Indonesia, dikhawatirkan tidak akan melayani kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Jakarta secara optimal.

Pemilihan lokasi Rumah Sakit Sumber Waras, juga dilakukan karena letak rumah sakit itu tak terlalu jauh dari Rumah Sakit Dharmais yang sama-sama berada di Kotamadya Jakarta Barat.

"Dia (BPK) menuduh saya beli tanah tanpa perencanaan, tapi ini beli tanah kan bukan ujug-ujug beli, ada di dalam MoU," kata Ahok.

Keberadaan bukti jelas dalam MoU itulah, kata Ahok, yang menjadi dasar kemarahannya yang jelas ditunjukkan kepada 2 institusi. DPRD dan BPK seolah mencari-cari kesalahannya karena MoU KUAPPAS telah jelas menyatakan bahwa pembelian UPS sebenarnya tidak direncanakan untuk ada di rincian APBDP DKI 2014.

Sebaliknya, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, yang menjadi salah satu dasar BPK memberi penilaian Wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan DKI 2014, telah diatur dalam KUAPPAS yang mengatur rincian APBD 2014.

Ahok mengaku tak habis pikir, baik BPK, DPRD, dan banyak pihak lainnya, seolah-olah terus mencari kesalahannya atau kesalahan Pemerintah Provinsi DKI di bawah kepemimpinannya. "Saya itu diserang habis terus sampai sekarang," ujar Ahok. (ren)