DKI Bangun Pusat Kendali CCTV di Markas Polda Metro Jaya

- Pemerintah Provinsi DKI akan membangun sebuah pusat kendali kamera pengawas keamanan atau CCTV di markas Polda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan infrastruktur teknologi informasi yang dimilikinya, DKI saat ini sebenarnya telah memiliki jaringan kamera CCTV yang menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di Jakarta.

Basuki alias Ahok mengataka, jaringan itu, selama ini lebih banyak digunakan untuk keperluan DKI seperti memantau arus lalu lintas, memantau kondisi wilayah, hingga memantau situasi bencana seperti banjir.

Sementara untuk keperluan pemantauan keamanan, Polda sebagai institusi utama yang bertugas untuk melakukan penjagaan keamanan dan penegakan hukum, belum bisa memanfaatkan keberadaan jaringan itu secara optimal. Hal tersebut dikarenakan Polda belum memiliki akses secara penuh ke jaringan CCTV itu.

"Makanya kita ingin bangun

yang baik di sini (Markas Polda)," ujar Ahok di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Juli 2015.

Ahok mengatakan, Polda sebenarnya adalah pihak yang lebih memiliki kepentingan atas keberadaan jaringan kamera CCTV di Jakarta. Polda bisa langsung mengambil tindakan saat mengetahui adanya tindak kejahatan. Sementara SKPD Pemprov DKI, tidak bisa melakukan penindakan langsung. Tindakan terbaik yang bisa mereka ambil adalah secepatnya menghubungi pihak kepolisian.

"Kalau Lurah lihat ada kejahatan, gimana dia bisa langsung turun dengan cepat? Lurah mah pistolnya cuma pistol air," ujar Ahok.

Pembangunan pusat kendali CCTV ditargetkan baru bisa dimulai tahun mendatang. Ahok mengatakan, melalui APBD, DKI akan menghibahkan dana hingga Rp500 miliar kepada Polda.

Dana itu selain akan digunakan untuk melakukan pembangunan pusat kendali CCTV, juga akan digunakan untuk keperluan lainnya, seperti pembangunan kantor baru Polres Jakarta Pusat di Kemayoran. Selama dana yang disumbangkan tidak melebih jumlah dana yang diduga dikorupsi oleh oknum anggota dewan dan PNS DKI selama 3 tahun kegiatan penganggaran (Rp12,1 triliun), Ahok mengatakan dana sumbangan yang mencapai setengah triliun itu bukanlah dana yang besar bagi DKI.

Selain Ahok, acara tersebut turut dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Wakapolda Brigjen Pol Nandang Jumantara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan beberapa SKPD Pemprov DKI antara lain Asisten Pemerintah Pemprov DKI Bambang Sugiono, Kadis Kebersihan Isnawa Adji, serta Kadishubtrans Andri Yansyah.