Sindir PKL, Ahok Tawarkan Tempat Jualan di Grand Indonesia
Selasa, 26 Mei 2015 - 19:32 WIB
Sumber :
- TVOne
VIVA.co.id -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir para pedagang kaki lima yang mendemonya dengan seolah-olah berjanji untuk mengupayakan keberadaan tempat bagi mereka untuk berjualan di pusat perbelanjaan Grand Indonesia.
"Saya bilang kalian nanti dagang di dekat Bundaran HI saja. Nanti saya mintakan kalian jatah untuk berjualan di GI," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015.
Ratusan PKL mendemo Ahok dan menuduh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlaku tidak adil dengan membangun tempat relokasi PKL 'Lenggang Jakarta' di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Kawasan Monas, sebelumnya dihuni oleh 1.000 PKL. Kendati demikian, tempat relokasi itu hanya dibangun untuk menampung sebanyak 329 PKL.
Ahok menganggap para PKL itu telah berlaku seenaknya dengan menuduh Pemprov DKI telah berlaku diskrimatif. DKI, kata dia, melakukan seleksinya tersendiri untuk menentukan PKL eks-lapangan IRTI yang berhak berjualan di Lenggang Jakarta.
Dari 1.000 lebih PKL, hanya 329 PKL yang memenuhi syarat. Ahok mengatakan bahwa PKL-PKL lain tidak memenuhi syarat karena PKL itu sebelumnya kedapatan memiliki lebih dari 1 lapak untuk berjualan di Monas. Selain itu, mereka juga diketahui sebagai penyuplai barang dagangan kepada para PKL yang berjualan secara ilegal di kawasan Taman Monas.
Baca Juga :
Ahok memastikan para PKL yang mendemonya itu tidak akan pernah mendapat jatah untuk berjualan di Lenggang Jakarta.
Dinas Koperasi dan UKM DKI, kata Ahok, sejak dulu telah memiliki data hasil seleksi PKL eks-lapangan IRTI yang berhak berjualan di Lenggang Jakarta. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan tidak mungkin memberikan hak tersebut kepada para PKL baru, yang menuntut disediakan tempat untuk berjualan di
food court
yang dibangun dengan dana CSR dari Rekso Group itu.
"Anda kalau mau demo saya, demo saja. Mau tuntut saya, tuntut saja. Tapi kalau Anda anarkis,
gua sikat elu
," ujar Ahok.