Jokowi Minta Fraksi PDIP Tak Ikut Lengserkan Ahok

- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo untuk menemuinya di Istana Negara.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 90 menit itu, Ahok --sapaan akrab Basuki-- dipertemukan Presiden Jokowi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Secara pribadi, Ahok mengatakan, Jokowi meminta kepada Prasetio yang merupakan anggota dari fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta agar Fraksi PDIP tidak melanjutkan upaya pemakzulan dan pelengseran yang kini tengah gencar lancarkan DPRD kepada Ahok.

Menurut Ahok, caranya adalah dengan tidak ikut serta dalam pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini akan digulirkan beberapa fraksi di DPRD usai DPRD menuntaskan pelaksanaan hak angket dan positif menyatakan Ahok bersalah atas tindakannya mengirimkan dokumen RAPBD yang rinciannya berbeda dengan yang telah disepakati dewan, kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Pak Presiden putuskan Fraksi PDIP enggak mungkin ikut membuat HMP," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 14 April 2015.

Permintaan itu, kata Ahok, disampaikan Jokowi kepada Prasetyo, dalam

kapasitasnya sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang Presiden kepada Ketua DPRD DKI.

Selain itu, meski dilangsungkan di Istana Negara, Ahok mengatakan bahwa pertemuan mereka bertiga pun dilangsungkan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai teman bagi satu sama lain, bukan dalam kapasitas mereka sebagai seorang pejabat negara.

"Kami bertiga ini teman. Kalau secara tata negara mana ada sih Presiden panggil langsung Gubernur sama Ketua DPRD untuk urus masalah beginian. Ini kan kita saling membantu menyelesaikan urusan teman saja," ujar Ahok.

Terkait APBD DKI tahun 2015 yang besarannya baru saja disetujui Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp69,28 triliun, Ahok mengatakan, Presiden Jokowi juga memberikan pesannya secara khusus.

Ahok mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpesan agar Pemprov DKI bisa segera mengeksekusi dan melaksanakan ribuan program kerjanya begitu proses administrasi untuk pencairan anggaran itu tuntas dan APBD DKI bisa digunakan pada akhir bulan April nanti.

"Pak Jokowi ingin jangan ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Kami harus segera lakukan eksekusi setelah anggaran turun nanti," ujar Ahok.