Proyek Terminal Terpadu Dinilai Rugikan Pemkot Depok

VIVAnews - Anggota DPRD Kota Depok mulai mempertanyakan perjanjian yang dilakukan oleh Pemkot Depok dengan PT Andika Investa selaku pemenang lelang proyek Terminal Terpadu di Jalan Margonda.

Legislator menilai terdapat sejumlah kejanggalan atas proyek tersebut yang nantinya akan merugikan pemerintah. Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Depok Babai Suhaimi, salah satunya. Politikus senior ini pun blak-blakan mengenai proyek tersebut.

Beberapa poin yang jadi sorotan Babai adalah, PT Andika Investa selaku pengembang proyek revitalisasi terminal Depok tidak siap dalam melakukan pembangunan terminal yang sudah direncanakan sejak tahun 2011 lalu itu. Menurutnya, perlu ada kajian ulang terhadap kontrak kerja sama antara Pemkot dan PT Andika.

"Waktu yang diberikan selama tiga tahun kepada PT Andika Investa untuk pengerjaan pembangunan, tidak ada kemajuan, bahkan merugikan pemerintah dan masyarakat," kata Babai pada VIVAnews, Jumat, 7 November 2014.

Menurut ia, pola kerja sama itu memberi keuntungan yang minim kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa klausul perjanjian kedua belah pihak.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dan semua keuntungan dari aset dikuasai PT Andika Investa selama 30 tahun. Sementara Pemkot Depok, ujar dia, hanya menerima fee sebesar Rp10 milar selama 30 tahun.

"Yang lebih parah, selama 30 tahun itu pula, PT Andika berhak memperjualbelikan bangunan yang didirikan di areal terminal. Misalnya apartemen, ruko, dan sebagainya," kata Babai.

Ia menuturkan, pasca pembongkaran ratusan kios pertengahan Oktober lalu, sampai ini belum terlihat sikap profesionalitas dari perusahaan tersebut. "Misalnya, pagar seng yang menutupi area proyek terkesan asal-asalan. Tidak menunjukan bahwa ini adalah proyek besar."

Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari menambahkan, terkait sederet temuan ini Pemkot akan memanggil PT Andika Investa untuk dimintai keterangan.

"Sebelumnya kami sudah mendatangi wali kota namun jawaban yang disampaikan tidak memuaskan. Pak wali banyak tidak tahunya," kata Yeti.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Agustiani Tio menuturkan bahwa fakta Terminal Depok saat ini terlihat semrawut dan kurang terawat.

Padahal, jelas Tio, Ia yakin dalam fungsi pembangunan Terminal Depok, dia melihat pemkot Depok punya niat memperbaiki Terminal. Sehingga pengguna menjadi nyaman.

"Hanya saja perlu dipikirkan secara matang juga, imbas daripada proyek revitalisasi ini. Pemkot harus menghitung dari aspek ekonomisnya. Termasuk yang paling penting, mencarikan solusi yang terbaik bagi para pedagang yang nasibnya terkatung-katung sampai sekarang," kata dia.

Kemudian, bila ini pemerintah mau merelokasi Terminal Depok, tentu, harus juga diperhatikan pola penggusuran bagi para pemilik kios.

"Bila mengutip pernyataan Presiden (Jokowi) untuk memindahkan warga di bantaran sungai atau PKL, tidak mengatakan menggusur tapi merelokasi. Pemerintah kota harus menawarkan relokasi tempat baru bagi pelaku ekonomi di Terminal Depok," katanya.

Lalu, sambung Tio, berbicara mengenai kontrak kerja sama, Pemerintah Kota sebagai perwujudan dari masyarakat, jangan sampai dirugikan.

"Kontrak yang tertulis jangan sampai merugikan pemkot. Wajib ada win-win solution dalam pengelolaan terminal. Bila ada retribusi pun apakah masuk ke PT Andika atau Pemkot Depok. Intinya jangan sampai swasta yang banyak mengeruk keuntungan, sementara kontribusi ke daerah kecil," ujar dia.

Konsep terminal modern

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana menyatakan, dia belum mengetahui berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun terminal terpadu tersebut.

Ia hanya memastikan, konsep terminal akan sangat modern. "Toko-toko akan memanjakan pengunjung dan sopir. Lantai 1 untuk moda transportasi massal, lantai dua untuk pusat perdagangan. Soal apartemen, dibangun menyusul, masih jadi wacana. Pembangunan terminal ini mengadopsi terminal yang ada di Singapura," katanya.

Seperti diketahui, rencananya selain membangun Terminal Terpadu di lokasi itu juga akan dibangun apartemen dan pusat perbelanjaan modern. Megaproyek yang disebut-sebut akan menjadi terminal terbesar se-asia tenggara itu dikabarkan menelan anggaran lebih dari Rp300 miliar.