Monorel Terkatung-katung, Ahok Ingin DKI Ambil Alih

VIVAnews - Pembangunan moda transportasi monorel di Jakarta sudah dimulai sejak 2004. Namun di tahun 2007, proyek ini berhenti hanya sampai pada tahap pembangunan tiang-tiang pancang saja.

Berbagai permasalahan membelit PT Jakarta Monorail, selaku pelaksana proyek. Di tahun 2014, walau pembangunannya sudah diresmikan lagi oleh Gubernur Jakarta nonaktif Joko Widodo, proyek monorel masih terkatung-katung hingga kini.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyangsikan keseriusan PT Jakarta Monorail dalam melanjutkan angkutan umum berbasis rel tunggal itu. "PT JM ini nawaitu (niat)-nya kurang," ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota Jakarta hari ini, Selasa, 3 Juni 2014.

Ahok, sapaan akrab Basuki, menolak memenuhi permintaan PT JM yang menginginkan lahan seluas 200.000 meter persegi di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Rencananya di sana akan dibangun depo.

Ahok curiga lahan seluas itu juga akan dibangun menjadi properti yang akan dijual ke perusahaan lain, dan uangnya dipakai untuk memenuhi syarat 30 persen modal guna peminjaman dari bank untuk melanjutkan proyek ini.

"Jangan manfaatin kebutuhan kota kita akan monorel dengan memaksa kita untuk memberikan lahan 200.000 meter persegi itu. Enak saja begitu," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meragukan kemampuan finansial PT JM. Menurutnya, sejak dulu, PT JM sudah dinyatakan tidak mempunyai modal. "PT JM sudah terbukti kok tidak punya duit dari zaman Fauzi Bowo, Sutiyoso. Sampai dulu, Wapres Pak Jusuf Kalla minta Ibu Sri Mulyani menjamin kalau ada kekurangan penumpang itu dibayar oleh negara," ujarnya.

Meski kontrak dengan PT JM sudah pernah dihentikan di era pemerintahan Fauzi Bowo, Pemprov DKI kembali meminta melanjutkan karena mereka telah terlanjur membangun tiang-tiang monorel.

"Ini kebaikan hati kami saja. Karena butuh monorel, maka tawarkan kepada Anda lagi. Mengingat jasa, uang, tiang-tiang yang sudah dibangun kini jadi masalah buat kami," ujarnya.

Ambil alih

Meski demikian, Ahok mengakui bahwa keberadaan monorel sangat dibutuhkan. Dalam kajian pola transportasi makro, kata dia, Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan TransJakarta dan MRT. Harus ada tambahan monorel untuk angkutan dalam kota.

Maka dari itu, bila masalah PT Jakarta Monorail terus berlarut, ada kemungkinan Pemprov DKI mengambil alih pengerjaan proyek ini. "Saya memang ngebet ingin monorel, tapi (PT Jakarta Monorail) jangan memperdaya saya dengan menguasai lahan udara yang dimiliki oleh kota Jakarta. Kenapa tidak saya manfaatkan sendiri? Saya lelang biar Pemprov DKI sendiri yang punya penguasaan proyeknya. Ngapain kasih ke lu? Nah ini perlu kami analisis," ujarnya.

Teknisnya, Pemprov bisa menawarkan kepada pemilik gedung dan kantor untuk membangun monorel dengan imbalan hak pengelolaan ruang lokasi dibangunnya depo, stasiun, atau jalur monorel.

"Kalau kami yang bangun monorel, tidak perlu pakai APBD. Tinggal lelang saja. Tawarkan sama semua mal, pemilik gedung, kantor. Anda saya kasih hak untuk mengelola ruang ini. Siapa yang mau punya properti di atas stasiun monorel? Tinggal setor berapa duit untuk bikin monorel. Hubungkan semua kantor, pertokoan, maupun tempat perumahan-perumahan yang padat atau tempat wisata," ucap dia.

Tapi, Ahok tidak akan serta merta mengambil alih penanganan proyek ini. Kelanjutan proyek ini akan ditentukan pada pekan ini. "Rabu kami akan rapat total, terus Kamis, dia (PT. JM) akan paparan ke saya, lalu akan buat keputusan, kita kerjain sendiri atau tolak," kata Ahok. (ita)