Tak Mau Tanggung Jawab, Jokowi Tolak Tandatangani Proyek MRT

VIVAnews - Pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), tinggal menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tapi, Jokowi menolak menandatangani karena tidak mau bertanggung jawab mutlak atas proyek tersebut.

"Saya belum mau tanda tangan. Saya tidak mau nanti semua tanggung jawab mutlak ada di Gubernur. Kalau saya tanda tangan, ya saya tidak usah jadi Gubernur, jadi Direktur Utama BUMD saja," kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Senin 22 April 2013.

Menurut Jokowi, yang paling tepat menandatangani surat itu adalah Direktur Utama dari BUMD terkait. Direksi MRT ini yang nantinya melaksanakan penuh proyek tersebut. "Sebagai pemimpin Jakarta, saya tidak punya banyak waktu untuk selalu mengawasi proyek MRT. Masih banyak yang harus saya urusi tiap hari," ucap mantan Walikota Solo itu.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan Kementerian Keuangan guna pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat. Poin dalam surat ini, Gubernur diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah. Gubernur bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.

Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara. (umi)