Istana Sebut Pemberian Susu UHT pada Program Makan Bergizi Gratis Bakal Dievaluasi

Depok, VIVA – Pemerintah bakal mengevaluasi pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi pemberian susu nantinya akan melihat Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada menu MBG.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati kala ditanya mengenai kritikan penggunaan susu UHT saat meninjau program MBG SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

“Tentu akan dievaluasi, sekali lagi rujukannya adalah angka kecukupan gizi (AKG),” kata Adita dalam keterangannya, Sabtu 18 Januari 2025.

Adita menyebut evaluasi pemberian susu juga mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah distribusi. Kesanggupan dan juga suplai susu di masing-masing daerah menjadi salah satu bahan untuk evaluasi MBG mendatang.

“Karena kalau lokasi yang memang jauh dari sentra sapi atau sentra susu mungkin ada kendala dalam pengadaan susu,” ujarnya.

Susu UHT Berpemanis

Pada hari pertama pelaksanaan program MBG pemberian susu UHT banyak ditemui di sejumlah daerah seperti yang beredar di media sosial. Pemberian susu UHT berasa dalam program makan bergizi gratis menimbulkan polemik lantaran mengandung gula tinggi.

Pemberian susu UHT turut dikritik oleh sejumlah pihak seperti CEO dan founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih. Dikatakan bahwa susu UHT dapat dikelompokan sebagai minuman berpemanis.

Berdasar pengamatan CISDI, kandungan gula pada susu dalam kemasan mencapai 30 hingga 50?ri rekomendasi maksimal konsumsi gula tambahan harian oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan rekomendasi Kemenkes adalah tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan empat sendok makan per hari.

 “Jadi susu UHT itu tinggi gula. Dan itu yang kita selalu hindari karena [susu] itu akhirnya masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” pungkasnya.