Pramono Tak Setuju Balai Kota Jakarta Dipindah, Ini Alasannya

Jakarta, VIVA – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menolak dengan tegas ide pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara. Adapun ide tersebut datang dari calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil.

"Ya jangan dipindahkan. Gimana mau dipindahkan wong Ibu Kotanya aja sudah pindah," ujar Pramono kepada wartawan di Cipete Selatan, Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Menurut Pramono, dengan pindahnya Ibu Kota akan ada banyak gedung-gedung yang tidak termanfaatkan secara baik. Karena itu akan lebih baik Balai Kota tetap di Jakarta Pusat.

Nantinya, kata Pramono, kantor-kantor kementerian lembaga yang mayoritas berada di daerah Monas akan diperbaiki. Kantor-kantor kementerian lembaga itu ditinggalkan karena sebagian besar akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). "Jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin," kata Pramono.

Sebelumnya diberitakan, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil menjawab pertanyaan cagub DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung soal pernyataan mau pindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Utara.

Pramono bertanya apakah hal itu serius mengingat Ibu Kota mau dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka dia bertanya apakah hal itu masih perlu dilakukan? Pramono bertanya apakah hal itu bagian dari imajinasi RK. Adapun pertanyaan ini dilempar dalam debat ketiga.

"Pasangan nomor satu menyampaikan, bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu, kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk dipindahkan? Karena IKN (Ibu Kota Negara) kan sebentar lagi, Jakarta bukan ibu kota lagi, dan di pusat pemerintahan Balai Kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu? Terima kasih," kata Pram, Minggu, 17 November 2024.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil menjawab bahwa pembangunan IKN saja berawal dari imajinasi.

"Kalau tadi ada yang tertawa, urusan imajinasi lah, IKN itu datang dari imajinasi melalui sebuah keputusan politik yang mahal, yakni keputusan untuk pindah ke sana. Itu menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya adalah kurator di sana. Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan gagasan-gagasan yang realitanya terjadi. Kira-kira begitu," ujar RK.

Dia menjelaskan, jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain perluasan transportasi publik maka harus dibenahi tata ruangnya. Salah satunya, kata RK, adalah dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota.

"Tentu ini harus didialogkan dengan stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Karena aksesnya bagus, Ancol itu punya hak 200 hektar untuk membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru, dengan entertainment-nya, yang merupakan akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD. Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional. Jadi, IKN adalah imajinasi, dan wacana ini juga adalah imajinasi," ujar RK lagi.