Tips Heru Budi Cegah Kebakaran di Permukiman Padat akibat Korsleting Listrik

Jakarta, VIVA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaruh perhatian besar dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Ibu Kota. Salah satunya adalah dari insiden kebakaran yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi, bahkan insiden ini terjadi hingga dua kali dalam sepekan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan memberikan rasa aman bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen Pemerintah Daerah. Hal ini juga dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang ditetapkan 25 April 2024.

Ia menambahkan kasus kebakaran terjadi sejak Januari-Agustus 2024, didominasi akibat korsleting listrik. Hal ini berdasarkan data yang dihimpun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.

"Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa sepanjang Januari-Agustus 2024 terdapat 61,12 persen kejadian kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik," kata Heru dikutip dari video saat diskusi di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.

Sebagai langkah antisipasi, lanjut Heru, Pemerintah Provinsi Jakarta terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi. Sebagai contoh sosialisasi kebakaran kepada warga di seluruh wilayah Jakarta.

"Saya menyambut inisiatif rekan-rekan media Balai Kota yang telah menyelenggarakan diskusi publik. Harapannya diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan pencegahan kebakaran di lingkungan masing-masing," katanya.

Heru mengimbau masyarakat agar semakin waspada terhadap potensi kebakaran, terutama karena korsleting listrik. Kepala Sekretariat Presiden RI ini juga meminta masyarakat untuk bijaksana dalam memakai listrik dan memastikan penggunaan peralatan listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kemudian rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan instalasi listrik. Bersama kita tingkatkan perlindungan bagi warga dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, serta tertib dari risiko kejadian kebakaran guna mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global yang layak huni dan berkelanjutan," jelas Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengaku telah membentuk relawan kebakaran saat menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu. Tim ini dibentuk setelah Mujiyono menggandeng lembaga pendidikan negeri dalam menanggulangi insiden kebakaran di permukiman padat penduduk.

"Saya pernah buat kajian sendiri bersama teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung) kaitannya dengan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Pada akhirnya menjadi supporting document (berkas pendukung) untuk program relawan kebakaran," kata Mujiyono.

Menurut dia, program yang diluncurkan dua tahun lalu ini menjadi salah satu warisan (legacy) dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat. Di setiap RW, kata dia, terdapat 30 orang komponen masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran.

"Relawan ini diperlukan karena potensi kebakaran yang paling besar berada di wilayah permukiman padat penduduk. Kalau kita narasikan daerah kumuh itu, potensi kebakarannya sangat tinggi, penyebabnya terutama karena korsleting listrik, kalau enggak salah hampir 60 persen," ujar Ketua DPD Demokrat Jakarta ini.

Dia menambahkan, fakta di lapangan menemukan banyak warga di permukiman penduduk yang nekat mengambil listrik sembarangan. Bahkan, mereka tidak memakai peralatan atau instalasi listrik sesuai SNI. "Ini pada akhirnya sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran, dan relawan kebakaran ini dibentuk karena bagian dari antisipasi penanganan kebakaran di tingkatan RW," imbuhnya.

Mujiyono mengatakan, Komisi A DPRD periode 2019-2024 kerap menyuarakan pentingnya penanganan kebakaran kepada Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan anggota dewan dalam setiap rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

"Penanganan kebakaran di Jakarta atau di Indonesia pada umumnya itu nggak sesederhana seperti penanganan di kota lain atau negara lain. Kita sama-sama tahu Jakarta yang kota global ini masih ada 90 RW yang berkategori kumuh dan miskin," tuturnya.

Setelah kembali dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono akan kembali ditugaskan di Komisi A. Lewat alat kelengkapan dewan (AKD) itu, Mujiyono berjanji akan memperjuangkan kelanjutan penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk, salah satu faktornya kondisi kelistrikan yang kurang memadai.

"Rencananya di tahun anggaran berikutnya, ada satu kegiatan yang melekat di dewan, yang kurang lebih cakupannya adalah fungsi pengawasan. Saat kami mengundang tokoh masyarakat kaitannya dengan sosialisasi, misalkan Pergub atau Perda tentang penanganan bencana, kami akan mengedukasi mereka," jelas Mujiyono.