Ide Pulau Sampah Heru Budi Ditolak, ITF Sunter Bisa Jadi Solusi

Jakarta, VIVA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana membangun pulau sampah di Jakarta Utara, namun rencana kajiannya ditolak DPRD DKI Jakarta.

Menurut Direktur Eksekutif CESS (Center for Energy Security Studies), Ali Ahmudi menyarankan agar Heru Budi mengaktifkan fasilitas pengolahan sampah dengan konsep waste to energy yang didukung teknologi ramah lingkungan Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. 

ITF Sunter merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu proyek percontohan berdasarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sebagai PSN, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, sejak proses rencana pembangunan dimulai tahun 2019, hingga kini ITF Sunter masih mangkrak.

Di era Penjabat Gubernur DKI itu, proyek ITF Sunter tidak kunjung dijalankan.

“Padahal semua persyaratan pengembangan ITF Sunter telah dipenuhi, proses telah selesai berjalan, dan investor telah bersedia,” kata Ali Ahmudi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Berikut perizinan dan dokumen pendukung yang telah dikantongi proyek fasilitas pengelolaan sampah antara Kota Jakarta Utara di Sunter:

A. Telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PT PLN Persero tertanggal 16 Oktober 2019

B. Telah memiliki Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta

C. Telah memiliki Persetujuan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta

D. Telah memiliki Perjanjian Waste Supply Agreement dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, anak usaha BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro), yaitu PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) telah menargetkan pembangunan proyek pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, yang dilakukan paling lambat November 2023 dan mulai berproduksi pada tahun 2025.

Namun, target tersebut gagal meleset karena Heru Budi keberatan dengan proyek ITF Sunter dan memilih membangun proyek Refused-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang Kota Bekasi dan di Rorotan, Jakarta Utara. 

Menurut Ali, proses pembangunan fasilitas pengelolaan sampah antara Kota Jakarta Utara di Sunter perlu segera dibangun kembali untuk mengatasi timbulan sampah di Jakarta yang terus meningkat.

Ali juga meminta Penjabat Gubernur Heru lebih baik fokus dengan ITF Sunter daripada membangun proyek baru, yaitu Pulau Sampah di daerah Jakarta Utara.

“Ide membangun pulau sampah tidak memiliki alasan kuat dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan hidup di masa depan, tidak heran rencana kajiannya ditolak oleh DPRD DKI Jakarta,” ucap Ali.

ITF Sunter diharapkan mengurangi timbulan sampah di Jakarta yang terus meningkat setiap tahun, terutama di Jakarta Timur yang telah mencapai rekor volume sampah terbanyak se-Indonesia pada tahun 2023.

Berdasarkan data SIPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 851.613,56 ton.

Tiga kota lainnya di Jakarta yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara juga masuk dalam daftar 10 kota terbanyak volume sampahnya se-Indonesia. 

Meskipun volume sampah di DKI Jakarta tertinggi, namun Ali mengklaim kinerja pengelolaan sampah Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi terbilang mengecewakan. Hal ini karena jumlah sampah yang berhasil dikelola tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Mengutip data SIPN, sepanjang 2023 timbulan sampah di DKI Jakarta meningkat menjadi 3,14 juta ton, dari sebelumnya 3,11 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan, jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada tahun 2023. 

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono keberatan dengan proyek ITF di Jakarta dan secara sepihak mengubah fasilitas pengolahan sampah Sunter dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF), yang membutuhkan lahan lebih banyak karena tidak cepat mengolah sampah yang semakin besar di Jakarta.

Ali menilai program penanganan masalah sampah di DKI Jakarta yang dijalankan oleh Pj Gubernur Heru Budi, yang lebih memilih membangun proyek RDF tidak sesuai dengan praktik terbaik (best practice) di kota-kota besar di dunia saat ini.

Menurut Ali, pembangunan fasilitas pabrik pengolah sampah dengan metode Refused-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di Rorotan, Jakarta Utara dinilai tidak tepat untuk kota sebesar Jakarta.

“RDF plant hanya cocok untuk kota kecil dengan volume sampah terbatas, karena RDF hanya dapat mengolah sampah 30 persen, sisanya menjadi residue yang harus diolah kembali,” jelas Doktor Universitas Indonesia (UI) itu.

Dengan volume sampah yang besar hingga sekitar 8.000 ton per hari, menurut Ali, Pemprov DKI Jakarta perlu mengatasi timbulan sampah yang terus meningkat dengan teknologi insinerator atau pembakaran tuntas dan cepat seperti di kota-kota besar di dunia seperti di Jepang, Singapura, dan sejumlah negara maju lainnya.

"Dengan teknologi insenerator yang sekarang semakin maju dan dikategorikan lebih ramah lingkungan, sampah habis diurai dan diolah. Bahkan bisa dikonversi menjadi energi listrik, yang bisa disupplai ke PLN,” tutup Ali.