Wacana Sekolah Swasta Gratis, Pemprov Jakarta Lakukan Pendataan Klasifikasi Sekolah

Jakarta, VIVA – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono memberi kabar terbaru terkait wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis. 

Pemprov Jakarta juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran. "Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan mana yang kami berikan gratis," ujar Heru kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat, 2 Agustus 2024.

Kendati demikian, Heru memastikan sekolah swasta yang dipilih untuk digratiskan bukan sekolah dari kalangan atas. "Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan, kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," katanya.

Sebelumnya, Heru Budi menyambut positif wacana sekolah swasta digratiskan di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta secara aturan telah melebihi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yakin merealisasikan wacana sekolah gratis.

"DKI anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, artinya sesuai dengan aturan melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diberikan itu melebihi," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

"Saya berharap adik-adik kita, anak-anak kita bisa bersekolah gratis semuanya termasuk yang di swasta," ujarnya.

Di sisi lain, Heru mengatakan masih ada hal yang harus dikoordinasikan bersama DPRD Jakarta terkait sekolah swasta gratis. "Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kita lihat yang mana yang harus kita kerjasamakan dengan DKI," katanya.

Sementara, Dinas Pendidikan mengungkapkan alasan pihaknya melakukan kajian terhadap sekolah swasta gratis di Jakarta. Program kajian itu nantinya akan menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga Jakarta. 

"Demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2024.

Budi mengatakan, pihaknya menargetkan proses kajian sekolah swasta gratis di Jakarta selesai pada akhir tahun 2024. Kini, Dinas Pendidikan tengah berfokus mengkaji anggarannya. "Iya kita sedang proses itu, (anggaran) yang sedang kita diskusikan. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," kata Budi.

Di sisi lain, Budi mengatakan, saat ini Pemprov Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

"Iya ada PPDB bersama yang sudah kita sepakati. Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuma ada beberapa anak murid yang memahami kita titipkan yang sama yang jumlah sudah disepakati bersama. SPP dari anggaran pendidikan dari dana bantuan sosial," ujarnya.