Heru Budi Ingin Sekolah Swasta di Jakarta Gratis
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menyambut positif wacana sekolah swasta digratiskan di Jakarta.
Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta secara aturan telah melebihi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga yakin merealisasikan wacana sekolah gratis.
"DKI anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, artinya sesuai dengan aturan melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diberikan itu melebihi," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.
"Saya berharap adik-adik kita, anak-anak kita bisa bersekolah gratis semuanya termasuk yang di swasta," ujarnya.
Di sisi lain, Heru mengatakan masih ada hal yang harus dikoordinasikan bersama DPRD Jakarta terkait sekolah swasta gratis.
"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kita lihat yang mana yang harus kita kerjasamakan dengan DKI," kata dia.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan ide sekolah gratis ini merupakan ide kolaborasi bersama DPRD DKI Jakarta, dan berupaya bersama-sama mewujudkan ide tersebut.
"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita sekolah gratis," tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan harus menjadi prioritas untuk dibahas pada 2025.
Adanya revisi Perda tersebut, dia berharap, sistem pendidikan di Jakarta semakin baik. Termasuk peningkatan kesejahteraan para pengajar bisa dicapai.
“Karena kesejahteraan guru, fasilitas, dan kualitas pendidikan itu harus menjadi prioritas,” ujar Suhaimi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurut dia, Perda Pendidikan akan mengatur sekolah gratis. Sehingga anak-anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan secara layak.
“Warga DKI harus mengenyam pendidikan dengan baik dan terlindungi hak-haknya. Kalau secara politisnya itu, suatu negeri akan maju apabila pendidikannya baik,” tutur Suhaimi.
Selain itu, Dinas Pendidikan mengungkapkan alasan pihaknya melakukan kajian terhadap sekolah swasta gratis di Jakarta. Program kajian itu, nantinya akan menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh warga Jakarta.
"Demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2024.
Budi mengatakan, pihaknya menargetkan proses kajian sekolah swasta gratis di Jakarta selesai pada akhir tahun 2024. Kini, Dinas Pendidikan tengah berfokus mengkaji anggarannya.
"Iya kita sedang proses itu, (anggaran) yang sedang kita diskusikan. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," kata Budi.
Di sisi lain, Budi mengatakan saat ini Pemprov Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
"Iya ada PPDB bersama yang sudah kita sepakati. Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuma ada beberapa anak murid yang memahami kita titipkan yang sama yang jumlah sudah disepakati bersama. SPP dari anggaran pendidikan dari dana bantuan sosial," tutur dia.