Keterbatasan Infrastruktur jadi Tantangan Pengembangan Transaksi Digital

Jakarta – Transaksi digital hingga saat ini masih terus digenjot. Catatan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), sekira 60 persen anggotanya sudah beralih menggunakan transaksi digital. Ada 40 persen di antaranya menggunakan transaksi digital seperti QRIS sebagai metode pembayaran utama.

Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, menyebut masih 40 persen yang belum beralih ke transaksi metode digital. Kebanyakan adalah lantaran infrastruktur digital yang terbatas, serta masalah literasi digital.

"Ini didominasi UMKM terutama di daerah," ujar Erik saat dikonfirmasi wartawan Rabu 24 Juli 2024.

Transaksi digital sebenarnya memudahkan. Efisien bagi pelaku usaha dan juga pembeli. Namun diakuinya, tantangannya adalah infrastruktur digital, ketersediaan dan jaringan internet yang belum sepenuhnya merata.

"Kemudian literasi digital, masih rendahnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Lalu, kekhawatiran akan keamanan data pribadi dan transaksi digital," tambah Erik.

Padahal transaksi digital, diakuinya berdampak positif yakni mempermudah dan cepat. Pencatatan transaksi juga terstruktur dan transparan. Selain mengurangi biaya operasional seperti kertas dan transportasi.

"Selain itu, juga memudahkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau," katanya.

Tapi persoalannya memang jika terjadi gangguan teknis. Selain dampak lainnya adalah risiko kebocoran data dan penipuan digital. "Ditambah masyarakat yang belum melek digital atau tidak memiliki akses ke teknologi bisa tertinggal," terang Erik.

Tapi itu bisa dicarikan jalan keluar, dengan pemerintah meningkatkan infrastruktur internet seluruh Indonesia. Lalu linterasi digital dan edukasi lewat pelatihan untuk masyarakat dan pelaku usaha.

lanjut dia, HIPPI juga memberikan catatan untuk perbaikan penggunaan QRIS yakni memperluas lebih banyak sektor dan wilayah. Mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha. Juga perlu disertakan kampanye edukasi secara berkelanjutan agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS. 

Praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, Indra, mengakui pangsa pasar transaksi digital pada UMKM sangat besar.  

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan transaksi QRIS atau dengan kode QR, tumbuh signifikan. Dimana mencapai 226, 54 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024 dengan pengguna mencapai 50, 50 juta. 

Adapun merchant yang menjual produk/jasanya secara luring dan daring mencapai 32,71 juta pada Juni. Ada penambahan dibanding Mei yang mencapai 32, 25 juta merchant.

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Artinya toko mulai merasakan manfaat dari QRIS dalam transaksi pembayaran, ini sangat positif untuk ekonomi Indonesia," ujarnya.

Menurut Indra, seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu bergerak untuk sosialisasi yang sama masifnya. Selain itu, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan.

“Bank Indonesia tidak bisa dibiarkan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Perlu semua pihak yang terlibat dalam pengadaan system transaksi digital juga turut serta kampanye,” ujarnya.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan. 

Yakni lewat seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra. Beberapa diantarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya. 

PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui  kegiatan Tour ABC Esport . 

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014,” lanjut Indra. 

Lanjut dia, pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM, penting. Dalam hal penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Karena ini mennjadi alat memantau kinerja keuangan,keuangan arus kas UMKM dan dalam pembuatan laporan pajak.

Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.