Anggota DPRD Dukung Sekda DKI Soal JIS dan TIM Salah dari Awal: Pernyataannya Profesional

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyoroti pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono Jakarta soal Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM).

Menurut Gilbert, pernyataan dari Sekda Joko disampaikan secara profesional. "Pernyataan Sekda DKI adalah pernyataan yang disampaikan secara profesional oleh seorang auditor yang jadi Sekda. Sebagai auditor, objektifitas melihat persoalan sangatlah penting sebagai bagian dari profesionalitas," kata Gilbert dalam keterangannya, Jumat, 4 Agustus 2023.

Gilbert menegaskan, JIS dan TIM sudah bermasalah sejak awal. Pernyataan Sekda Joko pun dinilai Gilbert lebih ke arah substansi. Gilbert berharap agar jajaran di bawah Sekda dapat mengikuti kerja profesional.

"Bahwa JIS dan TIM sudah bermasalah sejak awal, sudah berkali-kali disampaikan baik dalam rapat di Komisi B maupun melalui media. Perhatian (concern) agak bergeser menjadi politis, bukan lagi substansi," kata Gilbert. 

"Saat ini pernyataan Sekda lebih ke arah substansi. Diharapkan ini menular kepada jajaran di bawahnya untuk melihat substansi daripada polemik yang sifatnya politis. Jajaran di bawahnya diharapkan mampu mengikuti irama kerja profesional," katanya menambahkan.

Gilbert juga mengingatkan DKI Jakarta sebentar lagi akan melepas status Ibu Kota. Dengan perubahan itu, maka jajaran di bawah Sekda menjadi sangat penting menyelesaikan segala persoalan Pemprov DKI.

"DKI Jakarta akan mengalami perubahan status dengan adanya IKN. Perubahan paradigma jajaran di bawah Sekda akan menjadi pekerjaan rumah penting," katanya.

Untuk pengelolaan JIS dan TIM, lanjut Gilbert, seharusnya ditangani oleh Pemprov DKI, bukan BUMD. Karena, BUMD harus fokus dalam tujuan awalnya, yaitu berorientasi pada keuntungan.

"Sifat BUMD sebagai PT yang berorientasi untung, sebenarnya jadi ganjil kalau kegiatan yang tidak menguntungkan seperti Velodrome, TIM dan lain-lain dibebankan ke BUMD yang jadi PT. Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung, sepatutnya digeser ke Pemprov. BUMD perlu dibuat fokus seperti membuat holding, misalnya pangan, transportasi, infrastuktur," katanya.