Cinta Mega Juga Mau Dilaporkan ke Polisi Buntut Kegep Main Game Slot

Jakarta - Kongres Pemuda Indonesia (KPI) juga berniat melaporkan politikus PDIP Cinta Mega ke Polda Metro Jaya buntut kepergok main game slot atau judi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Namun, pelaporan ke Polda Metro Jaya itu dapat dilakukan setelah Badan Kehormatan (BK) DKI memberi putusan terhadap pelaporan KPI atas Cinta Mega.

"Intinya seperti ini, kalau BK sudah mengadili, kan gitu. Kan ini BK belum mengadili nih. Makanya kita membuat pengaduan itu biar ada putusannya ke kita," kata kuasa hukum KPI, Pitra Romadoni Nasution kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Pitra mengatakan jika BK memutuskan adanya pelanggaran, maka KPI akan melaporkan Cinta Mega ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu juga sebagai bentuk ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

"Kalau diputusan tersebut dan diadili dan BK memutuskan pelanggaran ilegal, ya sesuai dengan ketentuan hukum, kita akan menggunakan hak hukum kita sebagai organisasi masyarakat untuk menindak tegas secara hukum pidana," kata dia.

"Karena jelas diatur dalam UU ITE, apabila orang yang melakukan perjudian ancaman pidananya ada.
Nah, ini kan belum tahu nih, ini game yang resmi apa tidak," sambungnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta menggelar rapat pleno untuk membahas nasib anggotanya yang tepergok main game slot saat rapat paripurna pada Kamis, 20 Juli 2023.

Hasilnya, DPD PDIP DKI memutuskan untuk menjatuhkan sanksi hukuman berupa Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Cinta Mega, yang berarti dia juga dipecat sebagai anggota DPRD DKI.

"Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW. Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai," ujar Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2023.

Ady menjelaskan bahwa PDIP tidak perlu melakukan pengecekan terhadap komputer tablet yang digunakan Cinta Mega. Namun, terkait status sebagai kader PDIP, nantinya akan dibahas oleh pimpinan pusat PDIP.

"Apapun yang dilakukan konsekuensinya yaitu, setiap manusia, siapapun itu, termasuk Anda, melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. [soal status keanggotaan] nanti biar DPP partai yang memutuskan," ujarnya.