Disdukcapil DKI Sebut Ada 2.000 Orang Pindah ke Ibu Kota Jelang PPDB 2023

Jakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat lonjakan warga yang mengurus perpindahan Kartu Keluarga (KK). Sebanyak 2.000 orang pindah ke Ibu Kota menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada bulan Mei 2023.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan perpindahan kartu keluarga pada bulan Mei 2023 tercatat melonjak sebesar 216 persen dibanding bulan April 2023.

"Bulan April kan cuma 890-an KK, kalau Mei hampir 2.000-an pemindahannya. Jadi hampir 2.500-an, lonjakannya cukup luar biasa," ujar kepada wartawan, Kamis, 20 Juli 2023.

Budi juga tak menampik bahwa biasanya fenomena perpindahan KK itu melonjak jelang ajaran tahun baru, yang mana adanya ketentuan penerimaan jalur zonasi. Jalur zonasi mengharuskan calon peserta didik mendaftar pada sekolah yang dekat domisilinya.

"Sistem zonasi ini kan akhirnya kan terdampak pada orang tua ingin menyekolahkan ke sekolah favorit, sehingga orang tua memindahkan anaknya ke sekolah terdekat," katanya.

Kendati demikian, Budi menegaskan bahwa para orang tua calon peserta didik tidak bisa melakukan perpindahan KK demi mendapatkan sekolah favorit.

"Dalam aturan PPDB, (pindah KK) harus satu tahun sebelumnya dalam hal ini 1 Juni 2022. Kalau tahun 2023 tidak boleh. Maksudnya, mereka yang berpindah setelah 2 Juni 2022 itu sampai dengan 30 Juni 2023 itu melanggar aturan kalau mendaftar," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta pada tahun ini masih banyak kekurangan.

Heru Budi pun membeberkan beberapa kendala dalam PPDB DKI tahun 2023, di antaranya yaitu pendaftaran lewat jalur afirmasi dan zonasi yang menimbulkan kebingungan, hingga orang tua siswa yang lupa akun PPDB.

"Ya itu pasti ada kekurangan, pasti ada pelayanan masih kurang dan tentunya saya mohon maaf," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Kendati begitu, Heru Budi memastikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta bakal mengevaluasi mekanisme PPDB agar berjalan lebih baik pada tahun ajaran berikutnya.

"Tapi sejauh ini sih 80 persen bagus. Temuannya kurang lebih ada 23, tidak banyak sih. tapi kalau memang ini menjadi evaluasi, kita evaluasi tahun depan," ucap Heru.