Pengakuan Warga Tinggal di Kolong Tol Angke: Tidak Mampu Bayar Sewa Rumah

Jakarta – Ratusan warga tinggal di kolong Tol Angke 2, Jakarta Barat hingga membentuk suatu permukiman. Sebagian besar warga yang tinggal di kolong tol Angke merupakan pendatang yang ingin merantau di Jakarta.

Hasan (56), salah seorang warga pemukiman Kolong Tol Angke mengatakan, dirirnya memilih hidup di kolong jalan tol lantaran tak perlu membayar uang sewa untuk mempunyai tempat tinggal.

"Enggak ada uang sewa, sekadarnya aja yang penting ada uang kebersihan, tentram lah," ujar Hasan, Rabu 21 Juni 2023.

Hasan mengaku dirinya mencari penghasilan dengan mengumpulkan barang bekas dan jual beli dus bekas dengan penghasilan yang tidak menentu.

Hasan mengaku tinggal di pemukiman kolong tol tersebut sejak tiga tahun lalu, dengan membangun sendiri tempat tinggalnya dengan triplek dan kayu kayu bekas.

"Karena saya udah enggak kuat biaya, kan mengontrak mahal," ujarnya.

Dengan penghasilan sebagian besar warga yang sangat minim, warga tetap bertahan untuk tinggal di kolong jalan tol lantaran tidak punya pilihan lain.

Sementara itu, Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan, pihaknya telah mendata warga kolong tol Angke per Kepala Keluarga (KK) selama tujuh tahun terakhir.

“Data sementara ada 71 KK (kepala keluarga), cuma yang detail sore ini akan kami up lagi," ujar Danur.

Danur mengatakan, pihak petugas juga masih mendata warga yang memiliki KTP DKI Jakarta atau luar wilayah.

Danur belum dapat menentukan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap para warga pemukiman kolong tol Angke.

"Kalau itu nunggu arahan dari pimpinan, sifatnya, dari kelurahan ini hanya pendataan awal dan mapping," ujarnya.

Danur menjelaskan sebagian warga yang tinggal di kolong tol Angke tersebut merupakan mangan warga Kalijodo yang terkena penggusuran zaman Gubernur Basuki Tjahya Purnama, Atau Ahok.

"Kalau ada laporan, mereka eks (penghuni) Kalijodo. Cuma itu kan sudah lama ya, kayaknya sih keluar-masuk situ, tapi mungkin memang ada yang eks Kalijodo, penertiban waktu itu," ujarnya.

Danur mengatakan, sebagian besar rata-rata warga yang menempati hunian di kolong tol memiliki KTP DKI Jakarta.

"Kalau di situ (kolong tol) kebanyakan (warga) DKI-nya sih ya, non-DKI saya sampaikan yang masih KTP lama, karena mereka engga update mungkin ya. Karena pekerja informal," ujat Danur.

Kemudian mengenai penggunaan lahan, pihaknya akan membahas bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, teman-teman media bisa tanya langsung Jasa Marga," ujarnya.