10 Kebijakan Kontroversial Heru Budi Hartono Usai 5 Bulan Jabat Pj Gubernur Jakarta

VIVA Metro – Lima bulan usai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono diketahui langsung tancap gas memimpin Jakarta. Heru Budi Hartono tak ubahnya seperti Gubernur pendahulunya – Anies Baswedan yang kerap jadi sorotan.

Gerak-gerik dan kebijakan Heru Budi tak lepas dari pantauan media. Beberapa kebijakannya disorot  bahkan tak sering dianggap kontroversial. Antara lain dianggap ingin membabat habis legacy Gubernur Anies Baswedan.

Berikut beberapa kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono:

1. Buka Posko Aduan di Balai Kota

Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Harton membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, sejak Selasa 18 Oktober 2022. Layanan pengaduan masyarakat ini juga sebelumnya juga ada di era kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Heru menjelaskan nantinya ia akan meminta di setiap perwakilan pemerintah kota administrasi di Jakarta untuk bergantian dalam menjaga meja pengaduan tersebut. Pun ia mengatakan meja pengaduan itu akan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB.

"Saya minta perwakilan dari Wali Kota mulai dari asisten, asisten kan ada 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada ada di sini. Nanti diatur oleh Pak asisten dari jam 8 sampai jam 9," kata Heru kepada wartawan.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan meja pengaduan itu akan dibuka mulai dari hari Senin hingga Kamis. 

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menyediakan kanal khusus laporan dan keluhan warga yang ditampung dalam lewat aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. 

2. Copot Sekda Marullah Matali

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Marullah kini dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata.

Pelantikan Marullah sebagai Deputi Gubernur DKI digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat 2 Desember 2022. Kini Marullah digantikan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
 
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua Umum Forkabi Abdul Ghoni menyoroti pencopotan Marullah Matali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. 

Abdul Ghoni menilai keputusan yang diambil oleh Heru Budi itu membuat warga betawi kecewa. Heru Budi pun dinilai tidak memiliki etika dalam mencopot Marullah Matali dari posisi Sekda DKI.

Heru Budi di awal kepemimpinannya sempat menghapus anggaran jalur sepeda yang sebelumnya dianggarkan Gubernur Anies Baswedan sebesar Rp 38 miliar. Anggaran program jalur sepeda era Anies ini nantinya akan diarahkan untuk pembangunan fasilitas yang lebih bermanfaat. 

Kebijakan itu menuai kritik karena dianggap ingin membersihkan jejak Anies dalam pembangunan Kota Jakarta yang ramah bagi pesepeda. Belakangan, Heru tetap menganggarkan anggaran jalur sepeda tapi bukan program prioritas. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengungkapkan bahwa program jalur sepeda era Anies Baswedan batal dihapuskan. Taufik menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023, meskipun angka tersebut turun dari usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 38 miliar.

"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 m," kata MTZ kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa dirinya lebih ingin mengoptimalkan dinas-dinas terkait ketimbang membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kendati begitu menurutnya adanya TGUPP bisa dikatakan bagus, akan tetapi ia mengatakan lebih ingin memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," kata Heru kepada wartawan, Senin 17 Oktober 2022.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebutkan selain memaksimalkan peran dinas Pemprov DKI, ia ingin memaksimalkan peran dari asisten pemerintahan dan tenaga ahli.

Diketahui, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Anies Baswedan disebut telah bubar sejak kepemimpinan beralih ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Program JakWIFI merupakan program internet untuk semua yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta pada 28 Agustus 2020 di era Gubernur Anies Baswedan, direvisi oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono. 

Hal tersebut tertuang dalam informasi, bahwa JakWIFI sudah tidak dapat dipergunakan mulai 1 Januari 2023, lantaran diberhentikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Pemberitahuan efektif mulai 1 Januari 2023, layanan paket internet gratis JakWIFI di area ini telah dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta," tulis informasi tersebut.

Usai menuai kritik -- salah satunya dari mantan anggota TGUPP Tatak Ujiyati, layanan internet gratis JakWifi akhirnya kembali diberlakukan, hanya mengalami pengurangan titik akses per awal Januari 2023. 

Pengurangan titik akses ini merujuk pengurangan anggaran untuk JakWifi, Pemprov DKI Jakarta di bawah PjHeru Budi Hartono awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar. Namun, hanya disetujui Rp56 miliar, sehingga titik JakWifi dari 3.500, dikurangi menjadi 1.263 titik. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan bahwa Pemprov DKI dibawah kepempinan Pj Gubernur Heru Budi tidak menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023. 

Untuk diketahui, program DP 0 Rupiah itu merupakan program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sarjoko mengatakan bahwa pihaknya akan lebih memprioritasnya dalam menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.

Adapun program hunian DP 0 Rupiah, biaya pembangunan tidak berasal dari dana APBD. Sarjoko dengan gamblang menyebutkan bahwa pendanaan untuk program hunian DP 0 Rupiah itu sejak awal berasal dari pihak eksternal.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 Rupiah tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang seperti BUMN, BUMD atau pihak swasta," kata Sarjoko, Kamis 3 November 2022.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan nasib program rumah DP 0 Rupiah tetap dilanjutkan, tapi tidak dianggarkan dalam APBD, dan menggunakan skema Business to Business.

"Itu kan kemarin udah B2B (Business to Business). Kan Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru kepada wartawan, Jumat 4 November 2022.

Heru Budi mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto dan digantikan oleh Iwan Takwin. Selain Widi, 4 orang direksi Jakpro juga turut diganti oleh Heru Budi.

Beberapa sosok dari jajaran direksi Jakpro lain yang diganti di antaranya, Direktur Keuangan & TI Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo, Direktur Dukungan Bisnis Muhammad Taufiqurrachman, dan Direktur Bisnis Gunung Kartiko.

Tak hanya itu, Mohamad Aprindy juga dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama (Dirut) PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda). Dia digantikan oleh Tuhiyat yang sebelumnya menjabat dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Selain itu, Heru Budi juga mencopot Dirut Transjakarta yaitu Mochammad Yana Aditya dan digantikan oleh M Kuncoro Wibowo. Selain pergantian dirut, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan menunjuk Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama.

Kemudian, Bambang Eko Martono juga ditunjuk sebagai Komisaris dan diharapkan bisa meningkatkan pengawasan atas kinerja Perseroan. 

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Salah satu kebijakan dalam Kepgub tersebut yakni tentang batasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dalam Kepgub itu tertulis bahwa usia minimal pegawai PJLP adalah 18 tahun dan maksimal 56 tahun. 

"Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun paling tinggi 56 tahun," bunyi Kepgub 1095 Tahun 2022 yang dilihat pada Selasa, 13 Desember 2022.

Heru berdalih pembuatan Kepgub tersebut sudah mengikuti pedoman Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang mengatur batas maksimal usia pekerja adalah 56 tahun.

Pembatasan usia itu menuai protes karena dianggap tidak berpihak kepada warga DKI Jakarta. Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono mengaku mengkritik kebijakan batas maksimal usia PJLP. 

Meski aturan tersebut sesuai aturan, kebijakan Heru menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. "Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan, ibaratnya. Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekadar minus," ujarnya.

Dengan adanya Kepgub tersebut, para pegawai PJLP yang berusia 56 tahun ke atas terancam menganggur atau mencari pekerjaan lain di luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat kebijakan baru dengan mengganti Slogan DKI di era Gubernur Anies Baswedan ‘Kota Kolaborasi’ menjadi ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’. Kebijakan Heru Budi itu pun menuai pro dan kontra.

Heru menjelaskan bahwa perubahan slogan tersebut merupakan hal yang biasa saja. Dia pun menilai perubahan slogan itu bukan sesuatu hal yang serius.

"Ya, itu kan biasa-biasa saja. Kalau saya menyampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia kan boleh-boleh saja, untuk ucapan pada saat saya nutup sesuatu kan ngga masalah ya," kata Heru Budi kepada wartawan di pelataran Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 14 Desember 2022.

Heru pun kembali menjelaskan bahwa makna slogan ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’ adalah menjadikan Jakarta sebagai barometer Indonesia. Pun dia menilai, Jakarta dituntut untuk meningkatkan dari segala aspek mulai dari ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai kebijakan Heru Budi mengubah slogan Jakarta  menjadi ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’ kuno. 

"Slogan yang sekarang gak keren, gak milenial dan tidak menuntun, memotivasi warga Jakarta tentang apa yang mesti mereka lakukan untuk memajukan Jakarta," kata MTZ di Jakarta ditulis Selasa 13 Desember 2022.

Slogan ‘Kota Kolaborasi’ yang digaungkan Anies menurutnya lebih relevan dengan keadaan masyarakat Jakarta saat ini. 

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi diapresiasi Presiden Jokowi karena dianggap berhasil menuntaskan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek sodetan itu disebut akan sangat mengurangi banjir di Ibu Kota.

Jokowi mengatakan proyek itu sempat mangkrak selama enam tahun karena terkendala pembebasan lahan. Presiden memuji Heru Budi yang mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung tersebut.

"(Terkendala) Pembebasan (lahan), tadi saya sampaikan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya gak tau pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," ujar Jokowi kepada wartawan, Selasa, 24 Januari 2023.

Mantan Anggota TGUPP, Tatak Ujiyati melihat ada ketidaksesuaian informasi antara klaim Presiden Jokowi bahwa proyek sodetan Ciliwung 6 tahun mangkrak dan pernyataan Kementerian PUPR yang menyebutkan pembangunan sodetan tersebut tahap awalnya sudah selesai dibangun pada tahun 2013-2015 sepanjang 500 meter. Kemudian dihentikan dan dilanjutkan lagi pada tahun 2021. 

"Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015," bunyi cuitan Kementerian PUPR yang diunggah Tatak.
 
"Tentang proyek Sodetan Kali Ciliwung ke BKT. Apa kata Pak Presiden Jokowi vs apa kata Kementerian PUPR. Yg bener itu mangkrak 6 th, atau sdh dikerjakan sejak th 2021 ya?," ujar Tatak dalam akun twitternya @tatakujiyati.