Heru Didukung Tak Pakai TGUPP Seperti Anies, Gembong DPRD: 5 Tahun ASN Disetir

VIVA Metro – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mendukung langkah Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, yang sampai saat ini tidak menggunakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Era Gubernur Anies Baswedan, TGUPP digunakan untuk membantu kerja gubernur. Walau pro dan kontra juga terjadi. Gembong menilai, keputusan Heru Budi yang lebih ingin memaksimalkan ASN DKI untuk membantu pekerjaannya sudah tepat. Terlebih, kata Gembong, Heru sudah mengetahui kapasitas para ASN tersebut.

“Kebetulan pejabat yang sekarang menjabat di DKI Jakarta rata-rata sahabatnya. Dia (Heru) yakin betul dengan kapasitas masing-masing sahabat yang selama dia kenal bisa menuntaskan pekerjaan itu. Misalnya, para asisten bisa dimaksimalkan untuk bekerja karena beliau tahu kapasitas para asisten itu,” jelas Gembong kepada wartawan, dikutip Kamis 3 November 2022.

Selain itu, Gembong menilai selama ini para ASN tidak bisa bergerak bebas karena adanya TGUPP di zaman Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. 

“Kalau kemarin kan selama 5 tahun ini DKI Jakarta ruang geraknya tidak merdeka. Ruang geraknya terbatas dan tidak leluasa, kenapa? Karena ruang gerak mereka disetir oleh TGUPP,” ucap dia.

Sekarang dengan tidak adanya TGUPP di era Heru Budi, Gembong menilai para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa dengan cepat menjalankan program-program yang sudah dibuat. 

“Sekarang Pak Heru memberikan keleluasaan kepada para pejabat, memberikan kebebasan pada para pejabat untuk mengeksekusi program-program yang sudah digaris besarkan oleh Heru untuk bisa dibuat skala prioritas,” terangnya. 

“Misalkan pengentasan banjir menjadi prioritas yang harus dikerjakan semua pemangku kepentingan di DKI Jakarta,”.

Untuk diketahui sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa dirinya lebih ingin mengoptimalkan dinas-dinas terkait ketimbang membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Kendati begitu menurutnya adanya TGUPP bisa dikatakan bagus. Akan tetapi ia mengatakan lebih ingin memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

“TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” kata Heru.