Situs PN Jakarta Pusat Diretas Hacker, Singgung Kasus Ferdy Sambo

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

VIVA – Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) diretas atau terkena hack oleh orang tidak bertanggungjawab.

Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dariyanto saat dihubungi awak media, Rabu, 5 Oktober 2022.

Dariyanto mengatakan, peretasan laman resmi PN Jakarta Pusat dilakukan pada Selasa, 4 Oktober 2022. "Di-hack kemarin," kata Dariyanto.

Dariyanto menerangkan, meski tampilan laman resminya terganggu, data-data di PN Jakpus dipastikannya masih aman. "Alhamdulillah data aman," ujarnya.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Photo :
  • ANTARA/Livia Kristianti

Dilihat VIVA pukul 10.10 WIB, tampilan situs pn-jakartapusat.go.id masih dalam perbaikan. Tertulis pihak PN Jakpus masih melakukan perbaikan terhadap tampilan laman resmi.

Situs PN Jakarta Pusat sempat tidak bisa diakses pada pagi ini. Situs itu sempat hanya menampil layar hitam bertuliskan 'Hacked by black_X12 ft. Yanagami_X12' dengan tulisan berwarna merah.

Pada laman resmi PN Jakpus yang diretas, terdapat juga tulisan panjang yang membawa kasus Ferdy Sambo hingga kenaikan harga BBM yang turut membawa nama Ketua DPR RI Puan Maharani. Tulisan tersebut juga mengungkit soal tindakan hacker Bjorka.

ilustrasi hacker.

Photo :
  • Unsplash

"Bjorka tidak ada bedanya dengan bocah kecil yang sedang mencari sensasi. Jika hanya mengambil data subdomain government kami pun bisa, tapi kami tidak menjual negara. Ternyata memang benar, sila kelima adalah keadilan bagi para penguasa. Dari semua kasus yang ada di Indonesia seperti kasus Ferdy Sambo, KM 50, 23 koruptor yang bebas secara gampang dan ditambah lagi dengan kenaikan BBM yang merugikan rakyat kecil. Dulu Ibu Puan Maharani menangis karena kenaikan harga BBM, sekarang dia bahagia di dalam ruangan tanpa melihat mahasiswa yang kepanasan di luar untuk menyerukan aksi demo #TOLAK_HARGA_BBM memang tidak ada yang bisa dipercaya lagi dari pemerintah dan aparat negara," seperti tulisan dalam layar tersebut.