Pulau G Diarahkan Jadi Permukiman, DPRD DKI: Jangan Ada Ketimpangan

VIVA Metro – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta sekaligus politikus PDIP Ida Mahmudah menyebut pekerjaan rumah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih banyak yang belum selesai. Ida mengatakan bahwa tugas Anies yang banyak belum terselesaikan ini akan dikerjakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. 

Dia ingin Pj Gubernur DKI Jakarta ini bisa melanjutkan program kerja Gubernur DKI sebelumnya. Hal itu agar pembangunan atau hal-hal yang sudah dikerjakan berkesinambungan.

"Masih banyak PR yang diselesaikan, ini PR Pj untuk menyelesaikan tugas-tugas Pak Anies sekarang yang belum terselesaikan. Contohnya, sampah, banjir itu udah pasti, sama hunian masyarakat padat penduduk. Ini menjadi PR Pj yang memang luar biasa," ujar Ida kepada wartawan, dikutip Kamis 29 September 2022.

Lebih lanjut, Ida membeberkan PR Anies yang belum selesai itu terkait sumur resapan untuk mencegah banjir. Ida mempertanyakan fungsi sumur resapan yang dibangun di era Anies ini. Menurutnya, kajian tentang pembuatan sumur resapan ini tidak matang.

"Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemda mau menganggarkan sumur resapan, saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya. Jangan dia bikin sumur resapan baru 1-2 meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan. Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat," kata Ida.

Ida juga menyinggung soal reklamasi Pulau G yang diarahkan Anies menjadi kawasan permukiman. Bila Pulau G dipastikan untuk permukiman, Ida menginginkan agar pembangunan di pulau reklamasi Teluk Jakarta ini merata atau tidak ada ketimpangan sosial.

"Harapan saya kepada Pemprov DKI dalam menyiapkan kawasan permukiman di Pulau G, tidak ada ketimpangan antara kalangan menengah ke atas dan ke bawah," katanya.

Pemprov DKI Jakarta harus memastikan pengembang Pulau G bisa membangun hunian dengan biaya terjangkau. Salah satu contohnya, kata Ida, dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pasalnya, dirinya kerap menerima aduan masyarakat yang berharap bisa tinggal di rusunawa milik pemerintah karena harga sewanya terjangkau.

"Kan bisa saja mereka membangunkan hunian untuk padat pendudukan boleh dong, kan kita masih berharap bahwa mereka ikhlas untuk membangunkan untuk penduduk yang menengah ke bawah. Jangan nanti penduduk menengah ke bawah dapat rumah yang ukurannya kecil, harganya tetap mahal," tuturnya.