Presiden Serikat Buruh: DPR Tanggung Jawab Jika Rusuh karena BBM

VIVA – Massa serikat buruh melakukan aksi demonstrasi 'demo" tolak kenaikan harga BBM di depan gerbang utama gedung DPR RI, Selasa 6 September 2022.

Presiden Serikat Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa kaum buruh tegas meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM ini.

Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.

"Kita memastikan panja atau pansus. Jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Said dari atas mobil komando di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 6 September 2022.

Said mengatakan, tuntutan mengenai tolak kenaikan harga BBM tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh yang berdemonstrasi.

"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," ujarnya.

Said mengatakan aksi buruh demo tolak kenaikan harga BBM di gedung DPR ini akan selesai pukul 15.00 WIB di mana massa buruh nanti ya mempersiapkan demo lanjutan di daerah-daerah pada esok hari dan akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia.

Said mengatakan buruh merencanakan aksi seminggu sekali apabila harga BBM belum juga diturunkan.

"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR (tak respons), kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya.

Dalam demo yang akan dilakukan di daerah dan kabupaten, Said menyebut nantinya buruh meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.

“Karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat, Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Saat ini massa buruh mulai membubarkan diri dan sebagian besar mengarah ke Slipi Jakarta Barat dari depan gedung DPR.

Sementara itu di gerbang DPR RI sudah tiba massa HMI dan juga kalangan mahasiswa yang bergantian untuk melakuan demo tolak BBM.