Fraksi PDIP Nilai Anggaran Formula E Tak Transparan

VIVA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menilai bahwa agenda Formula E terkesan tidak jelas dan tidak transparan soal anggaran dan perencanaan.

Anggaran Awal Rp1,8 Triliun

Sejak awal, kata dia, dalam rapat Komisi B September 2019, anggaran total untuk perhelatan Formula E disebutkan dengan jelas oleh Jakpro sebesar Rp1,8 triliun.

Awalnya, dalam rapat anggaran perubahan di Agustus 2019 (DPRD periode 2014-9), ini direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam rapat dengan DPRD 2019-24, lalu BUMD Jakpro yang muncul sebagai pelaksana.

Kemudian, pada biaya awal pembangunannya trek ini sekitar Rp850 miliar, lalu berubah menjadi Rp350 miliar dan itu sudah di jalan yang keras (existing).

"Setelah venue yang tanpa perencanaan dipindahkan ke Ancol, biaya disebutkan Rp150 miliar dan menggunakan dana perusahaan BUMD Jakpro," kata Gilbert di Jakarta, Jumat, 10 Maret 2022.

Berdasarkan penuturan Jakpro, sebesar Rp70 miliar sudah digunakan sewaktu merencanakan trek di Monas, setelah dicek di lapangan yang ada baru barrier milik Jaya Konstruksi seharga Rp15 miliar.

Lalu, biaya membangun trek di Ancol yang dipaksakan tadinya Rp50 miliar berubah menjadi Rp60 miliar karena perencanaan abal-abal dan dipaksakan. Kualitas pekerjaan yang buruk sungguh mengorbankan APBD.

Dari angka yang disebutkan Jakpro sudah terpakai Rp70 miliar di Monas dan ternyata itu barrier sebesar Rp15 miliar, dan biaya membangun trek yang dipaksakan di Ancol Rp60 miliar.

"Artinya total baru Rp75 miliar. Maka jadi sangat merisaukan kenapa anggaran membangun trek dari Rp850 menjadi Rp350 miliar (di jalan yangg sudah ada/keras) dan berubah menjadi Rp60 miliar di jalan yang dibuat di atas rawa? Apa komponen trek di jalan keras hingga Rp350 miliar dan apa komponen jalan di atas rawa hingga Rp60 miliar. Apakah ada mark-up, kualitas yang bobrok atau faktor lain?" katanya.

Tentunya, dari anggaran sekarang untuk jalan di atas rawa Rp150 miliar yang terpakai untuk membuat trek adalah Rp75 miliar dan seharusnya biaya terbesar adalah membangun trek.

"Kemudian, sisa anggaran Rp75 miliar itu buat apa? Semua serba tidak jelas, dan di sini perlu Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk memperjelas," katanya.

Ia menambahkan, pemindahan dari Dinas Pemudan Olahraga ke BUMD sudah mencurigakan karena dengan ada di BUMD maka Inspektorat tdk bisa memeriksa, DPRD tidak bisa masuk ke detail, dan lain-lain.

"Niat memindahkan ini harus dipertanyakan aparat hukum untuk menggali hal yang ganjil ini," katanya.