Massa Pemuda Pancasila Geruduk Gedung DPR, Cari Junimart Girsang

VIVA – Massa Pemuda Pancasila menggeruduk Gedung DPR RI, Kamis siang, 25 November 2021. Mereka menuntut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang agar keluar dari Gedung DPR dan meminta maaf atas pernyataannya yang mendorong ormas Pemuda Pancasila dibekukan izinnya.

Tuntutan itu disampaikan orator dari massa Pemuda Pancasila saat melakukan orasi dalam  unjuk rasa di depan Gedung DPR.

"Junimart keluar, jangan lewat media, hadapi kami!" kata salah satu orator aksi 

Sementara Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 500 anggota polisi anti huru hara, yang disiagakan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kamis 25 November 2021.

Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Guntur, mengatakan 500 polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan oleh ribuan Anggota Ormas Pemuda Pancasila hari ini.

"Sudah kami siapkan pengamanan sekitar 5 kompi (atau 500 personel) di DPR," kata AKBP Guntur dikonfirmasi, Kamis 25 November 2021.

Diperkirakan Guntur, massa Pemuda Pancasila yang ikut aksi unjuk rasa sebanyak 1.500 orang. Aksi demo Pemuda Pancasila ini menuntut permintaan maaf dari politikus PDIP Junimart Girsang. "Informasinya ada 1.500-2.000 dari Pemuda Pancasila yang bergerak dari Kuningan ke DPR," ujarnya. 

Sementara diketahui titik kumpul para anggota aksi demo PP itu berada di sekitaran GBK, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki menuju Gedung DPR. "Dari GBK mereka akan long march ke DPR. Kita atur supaya pengguna jalan lain juga tidak terganggu," jelasnya.

Sementara itu Sekjen MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan demo hari ini digelar untuk menuntut politikus PDIP Junimart Girsang meminta maaf atas pernyataannya yang sebelumnya sangat menyinggung Pemuda Pancasila.

"Imbauan MPN Pemuda Pancasila agar tetap melaksanakan aksi sampai Junimart Girsang meminta maaf di media cetak, online dan TV," ujar Arif dikonfimasi, Kamis 25 November 2021.

Aksi akan dilakukan hari ini. Mereka akan kumpul di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, kemudian bergerak ke gedung DPR di Jalan Gatot Subroto.

Arif menyampaikan kader PP di daerah lain bisa menggelar aksi serupa dengan sasaran gedung DPRD. Arif mengingatkan agar aksi diakhiri pada pukul 16.00 waktu masing-masing wilayah.

Minta Izin Dicabut

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang melontarkan pernyataan yang bikin kaget publik. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mencabut izin organisasi masyarakat (ormas) yang membuat gaduh serta bikin warga tak nyaman. 

Diketahui, baru-baru ini ormas Pemuda Pancasila dan FBR kedapatan bentrok di beberapa wilayah. Di Jakarta Barat, Bekasi dan juga Tangerang. Peristiwa itu memakan korban. 

Junimart menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak perlu memperpanjang dan bahkan bisa mencabut izin ormas yang membuat keresahan di masyarakat. 

"Pencabutan izin atas ormas dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri apabila ormas tersebut sudah diberi peringatan tetapi masih menciptakan keresahan di tengah masyarakat," kata Junimart.

Tak hanya itu, Junimart bahkan menyebut Kemendagri pernah membekukan dan tidak memperpanjang izin ormas FPI lantaran dianggap meresahkan warga.

"Penertiban ormas sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi, kami fokus terhadap pencegahan, penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ucap dia.

Sementara  Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI, Thariq Mahmud menilai pernyataan Junimart Girsang tidak bijak karena bentrok tersebut dilakukan oleh oknum. 

"Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan," ujar Thariq dalam keterangan pers kepada VIVA, Senin 22 November 2021.

Thariq bahkan membandingkan kasus bentrok dengan kasus korupsi kader PDIP yakni Juliari Batubara. Dia menyebut tidak semua bisa disamaratakan. "Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan. Kan ada juga (kader) PDI P yang tersandung kasus hukum termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya," kata dia.

Sementara itu, Thariq menambahkan Pemuda Pancasila sebagai organisasi massa nasional tidak serta merta dipandang buruk lantaran adanya oknum yang bentrok dan melakukan hal lain, tetapi dia mengklaim selama pandemi COVID-19, PP sebagai salah satu Ormas yang rutin memberikan bantuan kepada warga terdampak.